Jakarta, Aktual.com — Dilatiknya Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet oleh Presiden Joko Widodo, Rabu, 12 Agustus 2015 menggantikan Andi Widjajanto disambut baik koleganya di parlemen.

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan dilantiknya Mas Pram, demikian ia dipanggil koleganya tersebut, diharapkan memperbaiki komunikasi antardua lembaga.

“Kita harapkan dengan adanya komunikasi Mas Pram, bisa memfasilitasi keinginan kepada Presiden sehingga fasilitasi keinginan pemerintah dan DPR bisa,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/8), seusai pelantikan.

Bukan tanpa sebab Ketua DPR menyampaikan tingginya harapan tersebut. Ia menyadari, pengalaman Pramono Anung yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR menjadi latar belakang mumpuni untuk mewujudkan jembatan antara Presiden dan Parlemen.

Pramono Anung sendiri dinilai sejumlah pihak sebagai politisi yang intelek. Sebuah disertasi yang mengulik ongkos politik di negeri ini menjadi salah satu karyanya.

Pada 2013, disertasi doktoralnya berjudul “Komunikasi Politik dan Pemaknaan Anggota Legislatif terhadap Konstituen: Studi Interpretatif Pemilu Tahun 2009” mampu ia pertahankan dan lulus dengan meraih predikat cumlaude dari Universitas Padjajaran.

Dalam disertasinya tersebut, politisi PDIP tersebut mengungkap ongkos politik dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan, pemilu.

Pada 2009, menurut dia, biaya kampanye bila dirata-rata untuk para caleg mencapai Rp3,3 miliar. Angka itu, menurut dia, membengkak 1,5 kali pada 2014. Pramono memperkirakan biaya kampanye pada 2014 mencapai Rp4,5 miliar.

Pernyataan Pramono Anung sempat menjadi pembahasan utama oleh berbagai media. Mengingat kala itu musim pemilu 2014 sudah dekat.

Mantan Sekjen DPP PDIP itu menyatakan mahalnya biaya politik karena penyelenggaraan pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem tersebut membuat seorang caleg tidak saja bersaing dengan caleg dari partai lain, namun juga berhadapan dengan caleg sesama partai sendiri.

Selain mengeluarkan biaya spanduk, konsumsi untuk konstituen, tidak jarang seorang caleg juga menghabiskan banyak anggaran untuk biaya transportasi untuk dirinya sendiri dan konstituen yang akan ditemuinya, katanya kala itu.

Pramono merupakan politisi lengkap. Bukan hanya cerdas, namun juga piawai dalam berpolitik.

Sejak aktif di DPP PDIP pada 1998, Pramono melesat di partai berlambang banteng itu. Pada 2000 – 2005 Pramono menjabat wakil sekretaris jenderal. Pada 2005 – 2010 ia pun mendampingi Megawati yang menjadi ketua umum, sebagai sekretaris jenderal, Tak berhenti sampai di situ, Pramono juga dipercaya PDIP untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPR pada periode 2009-2014.

Pada periode Pemilu Legislatif 2014, dirinya kembali terpilih sebagai anggota DPR.

Karir politik Pramono kini seakan lengkap ketika Presiden Joko Widodo memilihnya untuk menjadi Sekretaris Kabinet.

Bagi Pramono, tugas yang diberikan tersebut merupakan amanah. Sebuah visi menjadi jembatan antara Istana dengan lembaga lainnya ia siapkan.

“Kami akan membuat bahwa sebagai pembantu Presiden ini akan menjadi lebih baik dan juga beliau menginginkan komunikasi dengan luar dan lembaga tinggi negara dan juga parpol bisa dilakukan lebih intensif,” kata Pramono Anung setelah dilantik di Istana Negara Jakarta.

Selain itu, ia pun berkeinginan memastikan komunikasi Presiden dapat dipahamai masyarakat. “Karena terus terang saya melihat apa yang sudah dilakukan Presiden luar biasa tapi kan masyarakat tidak semuanya memahami. Itu menurut saya yang harus dilakukan diawal,” kata dia.

Sebagai Seskab, kata dia, sudah diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 sehingga akan ia jabarkan hal itu dengan lebih baik. Ia juga menyebutkan bahwa yang tidak kalah penting adalah berkomunikasi secara terbuka dengan kalangan wartawan, khususnya yang biasa meliput kegiatan di Istana.

Ia melihat Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dengan intensitas kerja yang tinggi sehingga persoalan yang berkaitan dengan kabinet harus disinkronkan dari segi waktu, administrasi kepresidenan, dan keinginan pribadi Presiden.

Ia sendiri mengaku sudah sejak jauh hari diinformasikan untuk posisi tersebut, namun secara formal baru tiga pekan lalu ditelepon perihal pengisian posisi dalam perombakan Kabinet Kerja tersebut.

Pramono mengaku sempat ditanya kesediaannya menerima jabatan Seskab mengingat sebagai anggota parpol maka harus ada izin formal dari partainya, yakni PDI Perjuangan.

“Saya sebagai anggota partai harus ada ketertiban aturan main. Maka saya minta hormat dulu pada Ketum PDI Perjuangan Megawati, boleh atau tidak dan alhamdulilah diizinkan sehingga dengan demikian Minggu malam saya diundang beliau (Presiden). Di Istana sekitar 45 menit kami ngobrol bersama. Di situ beliau menyampaikan,” kata dia.

Pramono Anung lahir di Kediri, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan tinggi di tiga universitas negeri ternama. Untuk jenjang sarjana atau strata 1 mengambil Jurusan Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pramono kemudian menempuh studi magister manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sementara doktor di bidang ilmu komunikasi politik ia raih dari Universitas Padjajaran pada 11 Januari 2013.

Pramono memulai kariernya di dunia bisnis. Ia sempat menjadi Direktur di PT. Tanito Harum pada 1988-1996 dan PT. Vietmindo Energitama 1979-1982, serta komisaris di PT. Yudhistira Haka Perkasa 1996-1999.

Pramono Anung menikah dengan Endang Nugrahani dan dikaruniai dua anak, Hanindhito Himawan Pramono dan Hanifa Fadhila Pramono.

Artikel ini ditulis oleh: