Jakarta, Aktual.co —Keinginan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memilih Wakil Gubernur dari kalangan birokrat di jajaran Pemprov DKI, tampaknya harus dipendam.
Sinyal ketidaksetujuan sudah muncul, salah satunya dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi MArsudi.
Saat ditemui di Balaikota, Pras menegaskan kalau nanti Ahok resmi jadi Gubernur DKI definitif, untuk mekanisme pemilihan wakilnya haruslah merupakan calon yang diajukan partai pengusungnya. Yakni antara PDI-P atau Gerindra, dan bukan dari birokrat.
“Jadi mekanismenya gini, pak Ahok itu kan bukan pejabat birokrat. Dia terpilih karena diajukan partai politik jadi gak bisa dong ‘comot-comot’ (ambil) orang tanpa koordinasi dulu dengan partai pengusung (PDIP-Gerindra),” ujarnya, Rabu (29/10).
Dikonfirmasi mengenai ancaman yang pernah dilontarkan Ahok dengan tidak mau tandatangan surat keputusan jika Wagub yang terpilih ternyata tidak sesuai keinginannya, Pras mengatakan sikap seperti itu tak bisa dibenarkan.
“Saya rasa gak gitu lah, pasti mau tanda tangan. Dia (Ahok) kan juga diusung oleh partai politik,” ujar Anggota Fraksi PDI-P tersebut.
Saat ditanya apakah saat ini PDI-P sudah mengantongi nama untuk diajukan jadi Wagub, Pras mencoba mengelak. Dia berdalih saat ini masih konsentrasi dengan mekanisme pengangkatan Ahok.
Tapi akhirnya, setelah didesak wartawan, satu nama pun keluar dari mulutnya. “Tapi kalau mbak nanya saya, ya saya jawab Boy Sadikin,” ujarnya.
Nama Boy sendiri memang sudah seringkali muncul di antara nama-nama lain sebagai calon wagub mendampingi Ahok. Di antaranya Sarwo Handayani, M. Taufik dan Ahmad Muzani.
Artikel ini ditulis oleh:
