Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membantah tudingan bahwa rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 antara Pemprov DKI dengan DPRD yang digelar tertutup sangat rawan permainan anggaran.
Rapat-rapat DPRD DKI, kata Pras akan berlangsung secara terbuka.
“Kita rapat terbuka kok nggak ada tertutup-tutup,” ujar politisi PDI-P itu, saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).
Sambil berjalan meninggalkan gedung lama DPRD di Lantai 3, Pras juga membantah bahwa ada ‘permainan anggaran’ antara pihak Pemprov DKI dengan DPRD.
“Gak ada itu (permainan anggaran), kita juga rapat terbuka,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana dari fraksi PPP, sebelumnya justru mengatakan kalau rapat pembahasan anggaran yang digelar tertutup sesuai dengan Undang-Undang. Namun dia tak menjelaskan lebih jauh UU apa yang dimaksudnya.
Menurut Lulung, transparansi tak harus dengan cara merekam rapat dan diunggah ke situs terbuka. “Itu justru ganggu kerja masyarakat. Buat apa buka di youtube kalau hasilnya saja bisa dilihat,” ujar dia.
Dia juga mengatakan meski pembahasan RAPBD berlangsung tertutup, publik bakal tetap bisa mengetahui hasilnya. “Karena pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka. Jadi anggaran untuk belanja A, B, C terbuka.”
Namun pernyataan Lulung ini ditanggapi oleh Direktur Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi. Dia malah mempertanyakan UU apa yang dipakai oleh Lulung.
“Lulung ga baca Undang-Undang. Suruh dia baca lagi Undang-Undang jangan setengah-setengah,” ujar Uchok saat dihubungi Aktual.co, Jumat (12/12).
Uchok pun mengaku kesal dengan ketertutupan rapat pembahasan anggaran di DPRD. “Masa wartawan ngga boleh meliput. Padahal yang mereka (DPRD) bahas itu uang rakyat, bukan uang nenek moyang mereka.”
Dia pun menilai ada dua kemungkinan yang biasa terjadi jika rapat pembahasan APBD digelar tertutup.
Pertama, dengan rapat tertutup maka sangat rawan adanya ‘permainan anggaran’, antara pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI. Di mana wartawan tidak boleh memantau jalannya proses pembahasan. Menurutnya ini semakin memperkuat dugaan bahwa anggota dewan sedang melakukan negoisasi kepada pihak Pemprov DKI untuk minta ‘jatah’.
“Kalau ngga mau dituduh kenapa rapat ditutup?” ujarnya.
Yang kedua, mengenai berlarut-larutnya pembahasan APBD di saat waktu sudah mepet, hingga masuk masa reses bagi dewan. Alhasil, pertemuan di luar gedung sangat mungkin dilakukan.
Biasanya, ujar Uchok, dalam pertemuan ‘informal’ antara anggota dewan dengan pihak pemerintah di saat reses tidak akan membahas kebutuhan untuk ‘problem solving’ (pemecahan masalah) bagi masyarakat DKI.
“Tapi lebih ke pembagian jatah itu tadi. Misal saya dapat apa, di mana, dan apa,” ujar dia.
Dari pantauan Aktual.co, sejak hari pertama rapat Bamus dan Badan Anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS bersama eksekutif sejak Selasa (9/12), memang selalu digelar tertutup.
Artikel ini ditulis oleh:
