Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Gus Irawan Pasaribu mengkritisi pemerintahan Jokowi yang tidak mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan menggenjot penerimaan negara.
Sebagai mantan wakil Komisi XI yang membidangi keuangan, dia mengaku sangat memahami situasi saat ini tidak lain akibat dari kegagalan pemerintah dalam memacu penyerapan anggaran.
“Saya dulu di komisi XI, jadi sangat memahami betul bahwa rendanya penerimaan negara sebanding dengan rendahnya realisasi serapan anggaran yang tidak tercapai,” ungkapnya saat menjadi pembicara diskusi yang diselengarakan oleh LeKS Indonesia di Equity Tower SCBD Jakarta, Selasa (1/6)
Selain itu dia juga menyoroti adanya gangguan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan jatuhnya harga minyak dunia. Dia mengaku, banyak pos anggaran yang dilakukan pemangkasan.
Untuk itu, Percepatan pengesahan Undang-Undang Migas menjadi fokus perhatiannya di Komisi VII dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperkuat pengelolaan migas di Indonesia.
Namun dia juga meminta partisipasi dan pengawasan dari lapisan elemen masyarakat, karena katanya; lembaga DPR merupakan lembaga politis yang rentan saat berhadapan dengan uang dan kekuasaan.
“Pembahasan Undang-Undang Migas ini harus kita dorong sampai di sah kan pada DPR periode Ini, RUU ini sudah berlarut-larut. Saya minta pengawasan dari rekan-rekan semua, lembaga DPR merupakan lembaga politis yang rentan saat berhadapan dengan uang dan kekuasaan,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
