Ketua MPR Zulkifli Hasan saat diskusi dengan tema, "4 Pilar sebagai Instrumen Penangkal Informasi Hoax" di Jakarta, Senin (12/3/18). Maraknya berita-berita hoax membahayakan bangsa Indonesia. Apalagi jelang pemilu. Untuk mengeremnya, masyarakat ditekankan lebih meresapi materi empat pilar kebangsaan dan mengamalkannya. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan prihatin dengan fenomena demokrasi transaksional yang semua urusan terkait agenda politik ditentukan dengan transaksi-transaksi dan hal itu harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk menghindarinya.

“Kita tentu prihatin dengan adanya demokrasi transaksional yang apa-apa serba uang. Semuanya ditentukan uang,” katanya, Selasa (22/5).

Hadir pula sebagai narasumber dalam kegiatan itu, anggota DPR/MPR dari Fraksi Nasdem Akbar Faisal, anggota DPD/MPR dari Dapil Sulawesi Barat Asri Anas dan anggota DPD/MPR dari Dapil Sulawesi Utara Benny Ramdani serta politisi yang juga pelawak Dedi Miing Gumelar.

Zul mengemukakan fenomena demokrasi transaksi itu kental terjadi dalam pilkada. Misalnya, untuk pilkada Jawa Barat membutuhkan setidaknya Rp300 miliar.

“Uang sebanyak itu baru untuk alokasi honor saksi sekitar 90 ribu orang,” kata Zul.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid