Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta (kedua kiri), Hidayat Nur Wahid (kanan) serta pimpinan fraksi MPR RI memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo terkait undangan pidato laporan kinerja lembaga negara di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang delapan lembaga negara yaitu Presiden, DPR, DPD, MA, KY, MK, BPK, termasuk MPR untuk menyampaikan kinerjanya kepada rakyat pada pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015, hal tersebut merupakan tradisi baru dalam sidang MPR RI. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/pd/15

Jakarta, Aktual.com — Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta investor kereta cepat Jakarta-Bandung mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Khususnya terkait dengan penyelesaian izin di Kementerian Perhubungan.

“Harus benar prosedurnya. Amdal harus benar. Izin-izinnya mesti ada. Kalau tidak, akan timbul masalah di belakang hari,” kata Zulkifli.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Nasional Forum Legislatif Mahasiswa Indonesia, di Politeknik Negeri Bali, Denpasar, Bali, Senin (1/2).

“Niat baik tentu tidak cukup, tapi juga harus diikuti aturan standar berlaku sesuai undang-undang. Jangan sampai di belakang hari ditanya-tanya kan jadi enggak pas. Sudah berjuang malah di belakang hari diperiksa,” ujar Zulkifli.

Meski begitu, dia mendukung proyek itu. “Soal kereta cepat, ada negara mau investasi di tempat kita, kita dukung dong. Orang mau investasi, enggak pakai anggaran, enggak pakai APBN ya kita dukung kereta cepat,” tegas Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional ini.

“Jelas itu, zaman susah begini ada yang mau investasi, tidak perlu jaminan pemerintah, tidak perlu APBN mau bangun kereta kita dukung.”

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS