Jakarta, Aktual.com – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, telah mengingatkan akan bahaya politisasi identitas yang terus melanda masyarakat Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Ini muncul sebagai respons atas polarisasi politik yang terlihat jelas pada Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pemilu 2019.
Dalam sebuah seminar kebangsaan yang digelar secara virtual oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Bamsoet menyampaikan keprihatinannya tentang perpecahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan afiliasi politik. Ia mengingatkan bahwa tantangan ini mungkin akan berlanjut dalam Pemilu 2024.
Selain itu, politik uang juga menjadi fokus perhatiannya. Hasil pemetaan kerawanan pemilu dan politik uang oleh Bawaslu pada 2023 mengungkap lima provinsi yang sangat rawan dan memerlukan pengawasan ketat.
Provinsi-provinsi ini termasuk Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.
Bamsoet juga mencatat bahwa pengawasan oleh rakyat pasca-pemilu masih lemah.
Ini adalah masalah serius mengingat kompleksitas pelaksanaan pemilu di Indonesia, dengan biaya yang sangat tinggi dan jumlah pemilih yang besar.
Ia mengingatkan bahwa meskipun pemilu mahal, biayanya sebanding dengan pentingnya demokrasi yang berjalan dengan baik.
Namun, peringatan terbesarnya adalah terkait regresi demokrasi, di mana Indonesia, meskipun memiliki pengelolaan pemilu yang teratur, mengalami penurunan peringkat dalam indeks demokrasi global.
Semua ini menciptakan panggilan untuk masyarakat Indonesia untuk bersatu dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, mengatasi polarisasi dan politik uang, serta menjaga kualitas demokrasi di negara ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Firgi Erliansyah
