Kolombo, Aktual.com – Ketua parlemen Sri Lanka Karu Jayasuriya, mengatakan dalam pandangannya negara itu tidak memiliki perdana menteri atau kabinet setelah mosi tidak percaya disahkan.
Seperti dikutip Reuters, Kamis (15/11), parlemen mengesahkan mosi tersebut terhadap Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang baru-baru ini diangkat dan pemerintahnya, dengan dukungan 122 di antara 225 anggota badan legislatif itu.
Namun Presiden Maithripala Sirisena dalam sepucuk surat kepada ketua parlemen itu menyatakan ia tidak dapat menerima mosi tidak percaya tersebut karena ketua parlemen sepertinya telah mengabaikan konstitusi, prosedur paralemen dan tradisi.
Presiden Sirisena, yang memicu krisis dengan memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan menunjuk Rajapaksa untuk menduduki jabatan itu bulan lalu, membubarkan parlemen pekan lalu dan memerintahkan pemilihan sebagai cara untuk memecah kebuntuan.
Tetapi Mahkamah Agung memerintahkan penangguhan dektrit presiden itu pada Selasa hingga mahkamah mendenagr petisi-petisi yang menantang langkah tersebut sebagai tindak sesuai konstitusi.
Kecaman Barat Keputusan Presiden Sirisena membubarkan parlemen, yang memperburuk krisis politik besar, yang sudah terjadi, mengundang kecaman dari kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.
Sirisena membubarkan parlemen pada Jumat malam (9/11), hanya lima hari sebelum parlemen bersidang lagi dan presiden itu dalam posisi berbahaya kehilangan jabatan akibat mosi tidak percaya. Ia juga menyerukan pemilihan umum pada 5 Januari.
Presiden memicu perebutan kekuasaan ketika memecat Perdana Menteri Wickremesinghe pada akhir bulan lalu dan memilih Rajapaksa, orang kuat pendukung China, yang didepak Sirisena dari jabatannya pada 2015.
Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah Amerika Serikat mengatakan di Twitter bahwa AS “sangat prihatin atas kabar bahwa Parlemen Sri Lanka akan dibubarkan, memperdalam lagi krisis politik”. Dikatakan demokrasi perlu dihormati untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan.
Menteri Negara untuk Asia dan Pasifik dari Inggris, Mark Field, membuat cuitan mengenai keprihatinannya tentang pembubaran parlemen beberapa hari sebelum akan bersidang lagi.
“Sebagai teman Sri Lanka, Inggris menyerukan semua pihak untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menghormati insititusi-institusi dan proses demokratis,” kata dia.
Kebijakan Luar Negeri Kanada juga membuat cuitan di Twitter bahwa pihaknya “sangat prihatin” mengenai keputusan tersebut dan merujuk kepada risiko-risiko untuk kerja rekonsiliasi setelah perang saudara di Sri Lanka. “Situasi politik tak menentu ini merusak masa depan demokrasi Sri Lanka dan komitmennya mengenai rekonsiliasi dan akuntabilitas.” Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyatakan “keprihatinan dan kekecewaan dalam pernyataan, yang menyebutkan langkah (pembubaran parlemen) itu mempengaruhi tradisi demokrasi yang sudah lama di Sri Lanka dan menimbulkan risiko bagi stabilitas dan kesejahteraan”.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
