Jakarta, aktual.com – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mempertanyakan kebijakan impor beras yang diambil pemerintah. Anwar pun menyangsikan sumber data kebutuhan beras dalam negeri yang dirilis pemerintah. Pasalnya, menurut dia, data yang kerap dirilis oleh sejumlah instansi pemerintah tampak sering berbeda.
“Pertanyaannya, betulkah produksi dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus mengimpor. Kalau memang tidak mencukupi, itu datanya dari mana. Apakah dari Kemendag, Bulog, Kementan atau BPS?” tanya Abbas.
Menurutnya, rujukan data pemerintah yang jelas akan mampu menekan tafsir liar atau sangkaan buruk dari rakyat. Terlebih saat mendekati tahun politik, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya lebih tepat dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat.
“Hal ini perlu dijelaskan oleh pemerintah karena kalau tidak maka hal ini bisa menimbulkan berbagai tafsiran dan masalah. Karena negeri ini sebentar lagi akan memasuki tahun politik,” kata dia seperti dikutip dari situs Muhammadiyah.
Tak ayal, Ketua PP Muhammadiyah bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup tersebut pun berharap kebijakan impor ini tidak akan merugikan petani di dalam negeri. Abbas berharap pemerintah menemukan solusi yang tepat di antara kekhawatiran kekurangan stok beras dan nasib petani.
“Jika pemerintah tetap mengimpor maka hal demikian tentu jelas akan memukul kehidupan petani di negeri ini yang jumlahnya sangat banyak. Karena jatuhnya harga dan atau beras mereka tidak laku karena masyarakat lebih memilih membeli beras impor,” tutur dia.
Seperti diketahui, pada 16 Desember 2022 lalu, pemerintah telah mengimpor 200 ribu ton beras. Beras impor tersebut rencananya akan digunakan untuk menutupi kekurangan stok cadangan beras pemerintah.2888
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
