Jakarta, aktual.com – Ketua Umum Barisan Benteng Raya Padjadjaran, Michael A. Wilson, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Tenny Intania terkait kasus dugaan suap proyek yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Michael menyatakan dorongan tersebut muncul dari keinginan masyarakat agar penanganan kasus korupsi di Jawa Barat dilakukan secara transparan dan tuntas.
“Pada dasar intinya saya sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat menghendaki ada tindakan dari KPK terkait seluruh tindakan korupsi dan sangat berharap KPK dapat segera menetapkan status tersangka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi dan khususnya dalam kasus yang diduga terlibat yaitu Tenny Intania yang pernah menjabat sebagai kepala bidang konstruksi di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Ketua Umum Barisan Muda Padjajaran, Michael A. Wilson, Minggi (15/3).
Menurut Michael, pemeriksaan terhadap Tenny Intania penting dilakukan untuk mengungkap secara terang dugaan praktik suap proyek yang berkaitan dengan perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Kami berharap KPK dapat segera memanggil dan memeriksa Tenny Intania terkait dugaan suap proyek yang mengaitkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, yang saat ini non aktif,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dorongan tersebut juga didasarkan pada isi surat dakwaan yang dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 9 Maret 2026.
“Kami memperhatikan serta terdorong KPK yang berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang dibacakan di Bandung pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Dan didalam dakwaan tersebut pula Kepala Dinas SDABMBK Pemkab Bekasi Henri Lincoln yang menerima sejumlah uang dari pengusaha Sarjan untuk pemenangan proyek di wilayah Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Michael menegaskan pihaknya akan terus mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
“Kami sangat berharap KPK dapat segera memberikan satu titik terang dalam kasus ini serta memanggil dan menetapkan status tersangka bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak korupsi di wilayah Pemkab Bekasi. Kami akan konsisten dan mendorong KPK agar semua kegiatan tindak pidana korupsi dibasmi. Terutama di Wilayah Jawa Barat,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
