Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta (kanan) melambaikan tangan kepada wartawan usai memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo terkait undangan pidato laporan kinerja lembaga negara di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang delapan lembaga negara yaitu Presiden, DPR, DPD, MA, KY, MK, BPK, termasuk MPR untuk menyampaikan kinerjanya kepada rakyat pada pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015, hal tersebut merupakan tradisi baru dalam sidang MPR RI. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/pd/15

Jakarta, Aktual.com — Kabar akan dilakukanya perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Menurutnya, sah-sah saja presiden kembali merombak kabinet kerjanya itu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Namun, dirinya tidak tahu kapan reshuffle akan dilaksanakan, tetapi siapapun yang nantinya menjabat sebagai menteri harus bisa bekerja dan faham tugasnya.

Disinggung tentang akan masuknya kader PAn dalam kabinet kerja Zulkifli mengaku belum membicarakan masalah itu dengan presiden.

“Reshuffle merupakan hak dari presiden, tetapi saya saat ini menjabat Ketua MPR RI masa dipilih menjadi menteri,” katanya saat konsolidasi pemenangan Pilkada Kabupaten Sukabumi di Sukabumi, Rabu (4/11).

Disinggung tentang pertemuan antara dirinya dengan Jokowi di istana negara kemarin, Zulkifli menjelaskan.

“Pak Jokowi mengundang saya karena pada saat itu ada tamu negara dari Finlandia dan saya diundang untuk ikut mendampingi. Dalam pertemuan itu kami tidak membicarakan sedikit pun tentang reshuffle,” tambahnya.

Zulkifli mengatakan dirinya juga selalu berkomunikasi dengan ketua umum partai lainnya, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tetapi, komunikasi yang dijalin itu adalah untuk menjaga keharmonisan dan mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi di negara ini dan komunikasi tersebut tidak berisi tentang reshuffle.

“Sekali lagi reshuffle adalah hak dari presiden, sehingga siapa saja yang nantinya terpilih harus bisa menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Kami hanya bisa memberikan masukan saja, agar dalam menentukan menterinya presiden tidak salah pilih,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: