Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa tidak ada yang boleh membawa-bawa nama NU (Nahdlatul Ulama) saat mendukung calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap dukungan yang diberikan oleh Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, Yenny Wahid, kepada pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
“Saya ingin menekankan bahwa dalam kompetisi Pilpres maupun Pemilu yang akan datang, tindakan mendukung tidak boleh mencampuri nama NU, apalagi mengatasnamakan pengurusnya,” tegas Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (31/10).
Meskipun Gus Yahya mengakui bahwa hak pribadi anggota NU untuk memberikan dukungan politik tidak bisa dihalangi, ia menekankan bahwa hal tersebut harus bersifat pribadi dan tidak boleh diasosiasikan dengan NU sebagai organisasi.
Terkait status Yenny Wahid di PBNU setelah memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud, Gus Yahya menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi. “Kami belum tahu statusnya seperti apa, apakah ini merupakan keputusan pribadi atau ada pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Yenny Wahid, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU 2022-2027, mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Jumat (27/10). Dukungan ini didasarkan pada “kedekatan roso” (kecocokan hati) antara pasangan tersebut dan para kader Gus Dur.
Saat ini, terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka adalah Ganjar-Mahfud, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pilpres 2024 di Indonesia dijadwalkan akan berlangsung pada bulan April mendatang.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
