Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU mempertimbangkan usulan nomor urut partai politik (parpol) yang tetap sama.
Menurut Muhaimin, usulan tidak ada perubahan nomor urut sebagaimana dicetuskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah usulan menarik.
“Yes, yes (minta KPU pertimbangkan),” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9).
Wakil Ketua DPR ini memandang ada dampak positif dari mempertahankan nomor urut parpol yang lama. Satu di antaranya ialah menghemat biaya produksi atribut partai. Mengingat partai masih bisa menggunakan atribut lama mereka.
“Usulan menarik dan irit karena bendera kita juga masih nomor lama, tinggal pakai lagi sisa-sisa,” kata Imin.
Sebelumnya, usulan dari Presiden ke-5 Megawati itu memang dinilai bisa menekan biaya politik sekaligus memudahkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, H Syaiful Huda menerangkan, bahwa usulan tersebut berasal dari banyak partai lainnya. Menurutnya, partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu dirubah nomor urutnya.
Namun, bagi partai politik baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024 nanti diharuskan.
“Kami sepakat dengan usulan beberapa pihak agar nomor urut partai politik dalam Pemilu 2024 tidak berubah sesuai dengan nomor urut pada Pemilu 2019 saja. Pun juga dengan Pemilu-Pemilu selanjutnya. Pengundian nomor urut hanya diperuntukkan bagi partai politik baru peserta Pemilu saja,” katanya pada Sabtu (17/9).
dalam setiap Pemilu berdampak negatif. Terlebih, hal tersebut akan membuat biaya politik semakin membengkak bagi panitia dan peserta Pemilu.
“Dengan adanya perubahan nomor urut, maka di setiap pemilu parpol maupun KPU harus terus mengubah alat peraga kampanye baik berupa bendera, baliho, spanduk, hingga atribut lainnya. Selain itu juga harus ada biaya lagi dalam proses sosialisasinya,” kata Ketua Komisi X DPR RI ini.
Bahkan, diterangkannya pada Pemilu 2019 lalu beban biaya politik yang harus dikeluarkan untuk publikasi dan sosialisasi yang ditanggung KPU mencapai Rp2,5 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
