Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang membahas potensi Indonesia sebagai negara Muslim serta isu deradikalisasi di Istana Merdeka, Jakarta, (1/4). PP Muhamadiyah menyampaikan tentang potensi besar bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang produktif, berdaya saing tinggi, dan bangkit dengan bangsa-bangsa lain di Asia. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Yogyakarta, Aktual.com – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi adanya deklarasi #2019GantiPresiden yang dilakukan di sejumlah lokasi.

Ia menilai, gerakan tersebut sangatlah wajar dalam kehidupan demokrasi.

“Gerakan-gerakan politik itu tentu wajar dalam setiap demokrasi tetapi semuanya ada proporsinya. Partai politik itu tentu yang paling berhak untuk menjadi kekuatan yang bertanding, berkontestasi,” kata Haedar di Yogyakarta, Minggu (6/5).

Ia mengatakan, setiap kehidupan demokrasi harus diikuti oleh sikap obyektif, adil dan juga satria untuk menerima hasil demokrasi itu sendiri.

Pun demikian dengan gerakan #2019GantiPresiden yang disebutnya sebagai hak dari setiap warga negara. Sebab, setiap warga negara memang telah dijamin oleh konstitusi terkait hak pilihnya.

Dengan demikian, apa pun gerakan politik yang dilakukan, para pelakunya harus tetap menerima apa pun hasil sah dari Pemilu nanti.

“Karena itu, gerakan-gerakan politik itu harus dalam koridor demokrasi yang sesuai konstitusi dan mengikuti sistem yang berlaku,” terangnya.

Dalam hal ini, pihaknya menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak ikut-ikutan dalam gerakan apapun yang bersifat politik praktis. Muhammadiyah sudah punya koridor kepribadian dan khittahnya sehingga orang atau kelompok-kelompok dalam Muhammadiyah akan tahu dimana posisi mereka dan dimana posisi Muhammadiyah.

“Muhammadiyah tidak ada dalam gerakan politik apapun yang bersifat politik praktis baik saat ini maupun 2019,”pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS