Cirebon, Aktual.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj menyebut revolusi mental yang selama ini menjadi jargon pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), faktanya belum berjalan dengan baik.
Kinerja birokrasi masih mencerminkan kinerja yang mempersulit, bukannya untuk mempermudah. Bahkan dari pengurusan surat-surat saja masih banyak yang dipersulit.
“Jadi, jangankan mempermudah orang yang berminat usaha, tapi yang ada masih dengan pelayanan yang menyulitkan. Dari dulu masih terjadi. Jadi revolusi mentalnya Pak Jokowi belum berjalan dengan baik,” jelas Kyai Said, di sela-sela acara Rapat Pleno PBNU, di Ponpes Kempek, Cirebon, Minggu (24/7).
Apalagi dalam praktiknya, kata Kyai Said, tradisi birokrasi hingga saat ini masih banyak yang belum berubah. “Bahkan rakyat kecil sendiri merasakan. Untuk mengurus KTP saja, masih lebih mahal dari yang sebelumnya, serta mengurus surat kawin pun lebih mahal dari yang semestinya,” kritik dia.
Terlebih, dia kembali menegaskan, selama ini berdasar omongan Wakil Presiden Jisuf Kalla (JK), perputaran uang itu sebanyak 80 persen uang itu kelola oleh kelompok kecil sebanyak 30 orang. Sedang hanya 20 persen oleh masyarakat lebanyakan.
“Itu kata Pak JK. Tentu saja, ini menjadi keprihatinan. Di saat pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tapi rakyat kecil tidak pernah bertumbuh,” tandas dia.
Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan kebijakan. “Makanya, pemerintah harus tegas dan transparan. Sedang dari kita (NU) menyediakan SDM-nya,” pungkas Kyai Said.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
