Merauke, Aktual.com – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin meminta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo untuk membuat langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan masa transisi di Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut.

“Segera petakan dan buat langkah konkrit terkait transisi kelembangaan provinsi baru yang sejalan dengan tahapan proses pemilu 2024,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Merauke, Papua Selatan pada Rabu (30/11).

Kiai Ma’ruf menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo, bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi Papua Selatan, Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Merauke, tokoh agama salah satunya Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi, serta tokoh masyarakat Merauke termasuk mantan Bupati Merauke Marine John Gluba Gebse.

“Saya instruksikan kepada para menteri, bapak menteri dalam negeri untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di provinsi Papua Selatan seperti disampaikan oleh bapak-bapak termasuk juga dari penjabat gubernur untuk melakukan langkah-langkah,” ucapnya.

Wapres menyebut kehadiran provinsi Papua Selatan sebagai DOB menjadi sebuah strategi dorongan kuat yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

“Kita harapkan provinsi baru ini seperti dinamo yang bisa menggerakkan. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan Pak Pj Gubernur, jangan berjalan biasa-biasa saja, harus ada langkah-langkah baru, terobosan baru dalam rangka mengelola pembangunan Papua,” tambah Kiai Ma’ruf.

Wapres juga meminta agar Pj Gubernur Papua Selatan beserta jajaran merumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan.

“Ada 4 kabupaten, apa saja unggulan-unggulan nya supaya didesain konektivitas yang terpadu utamakan peran masyarakat asli Papua,” ungkapnya.

Provinsi Papua Selatan, sebut Wapres, adalah wajah Indonesia di perbatasan negara, sebagai pintu gerbang Indonesia dari Selatan ke kawasan Pasifik.

“Untuk itu saya minta perhatian bersama untuk merumuskan percepatan perbatasan negara yang terpadu ini karena menjadi bagian penting sebagai bagian di wilayah perbatasan. PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di Merauke, PLBN Boven Digul dan beberapa titik tradisional transaksi ekonomi harus jadi sentra-sentra baru ekonomi di perbatasan baru,” ucapnya.

Tidak ketinggalan Wapres Ma’ruf meminta agar Papua Selatan memperkuat agenda ketahanan pangan.

“Kita perlu fokus untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional di Timur Indonesia, baik sentra padi, sentra perikanan dan sentra peternakan. Karena itu tata kelola masalah padi, jagung dan masalah lainnya harus sudah dirumuskan, supaya menjadi lumbung pangan nasional. Rumuskan pendekatan yang terintegrasi sejak hulu sampai ke hilir dan pastikan keterlibatan masyarakat Papua asli dalam pengelolaan,” jelas Kiai Ma’ruf.

Dalam audiensi tersebut, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan sejak ia dilantik pada 11 November 2022, struktur pemda di Papua Selatan belum rampung.

“Baru hari ini akan dilantik sekretaris daerah yang baru dan pejabat-pejabat organisasi dan perangkat daerah belum terbentuk. Kami harap dalam minggu ini akan terbentuk untuk melakukan pembangunan di Papua Selatan,” kata Apolo.

Apolo juga meminta lebih banyak jumlah Aparatur Sipil di DOB tersebut.

“Untuk mempercepat pembangunan, perlu dapat lebih banyak kuota pegawai agar pekerjaan-pekerjaan bisa lebih cepat dan anggaran juga bisa lebih dipercepat baik di sektor infrastruktur, SDM dan sektor-sektor lain,” ucap Apolo.

Papua Selatan termasuk wilayah hasil pemekaran dari provinsi Papua yang beribu kota di kabupaten Merauke. Papua Selatan berada di dataran rendah yang langsung berbatasan dengan Papua Niugini. Papua Selatan berdiri berdasarkan UU No. 14 tahun 2022 dan dipimpin Pj Gubernur Apolo Safanpo. Wilayahnya terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat serta Kabupaten Boven Digoel.

(Warto'i)