Jakarta, Aktual.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat tren defisit anggaran negara meningkat dalam 12 tahun terakhir (tahun 2005-2016). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan ternyata ikut menyumbang turunnya PNBP yang membuat besarnya defisit APBN.
Pusat Data dan Informasi Kiara (Agustus 2016) mencatat, PNBP Perikanan menurun drastis antara tahun 2014-2015. Dari Rp216,4 miliar menjadi Rp79,3 miliar.
Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim membeberkan penurunan di antaranya disebabkan ketidakpastian usaha perikanan tangkap. Akibat pemberlakuan regulasi yang tarik-ulur dan tidak diakhiri dengan penegakan hukum yang adil dan terbuka.
“Ironisnya, penurunan PNBP Perikanan terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang giat menggaungkan poros maritim dunia,” ujar Halim, dalam keterangan pers yang diterima Aktual.com, Rabu (17/8).
Karena itu, Halim mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun iklim usaha perikanan nasional. Yakni dengan jalan memperbaiki kinerja regulasi perikanan.
Mulai dari kemudahan dan keterbukaan perizinan kapal ikan, metode penghitungan dan pembayaran pungutan hasil perikanan yang mudah dan adil, serta penegakan hukum di laut yang berkeadilan.
Dia berpendapat dengan jalan inilah realisasi pendapatan negara dari PNBP Perikanan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional/skala kecil, pembudidaya ikan, perempuan nelayan, dan ABK akan semakin menjauh. “Tahun 2017 adalah tahun keberpihakan dan kebangkitan perikanan nasional,” harap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
