Jakarta, Aktual.com — Desakan untuk memakmurkan rakyat Maluku melalui migas semakin kuat setelah perdebatan mengenai pengelolaan Blok Gas Abadi Masela memanas dipenghujung akhir tahun 2015, akibat belum diputuskannya apakah pengelolaan gas akan dilakukan di laut secara terapung (FLNG) atau di darat (OLNG).
Meskipun kedua belah pihak, baik yang pro-FLNG maupun pro-OLNG, telah menyajikan berbagai data teknis untuk menguatkan argumen masing-masing, namun yang paling perlu diperhatikan adalah keseimbangan ekologi dan lingkungan agar tidak malah merugikan masyarakat sekitar di kemudian hari.
“Pulau manapun yang dipillih, Yamdena, Aru, ataupun Saumlaki, kita perlu mengingat bahwa ini adalah pulau-pulau kecil. Jika kemudian lahan dibuka, hutan ditebang, lahan warga digusur, mereka ini harus pindah kemana? Ini juga sangat bertentangan dengan komitmen Presiden baru-baru ini mengenai kelestarian lingkungan yang disampaikan di konferensi COP 21 di Paris,” ujar Pengurus Pusat Pemuda Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku, Mahyudin Rumata di Jakarta, Jumat (8/1).
Mahyudin juga menambahkan bahwa Jika participating interest sebesar 10% yang dijanjikan dapat dikelola dengan baik dan sehat oleh pemerintah daerah, tentunya perekonomian rakyat Maluku akan sangat terbantu.
Akan tetapi, yang lebih penting tentunya adalah pengambilan keputusan yang tidak berlama-lama dan perhitungan yang terukur mengenai skema mana yang mampu memberikan keuntungan lebih cepat dan lebih baik bagi masyarakat, tanpa memberikan dampak negatif lebih lanjut.
“Pengelolaannya harus transparan, terarah dan terukur untuk kesejahteraan rakyat Maluku. DPRD maupun semua pihak terkait, termasuk masyarakat madani harus mengawasinya,” tutup Mahyudin.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
