Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri buka bersama KPK dengan pimpinan lembaga tinggi negara dan kementerian di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/6). Kegiatan buka bersama itu juga sebagai ajang silaturahmi diantara pimpinan lembaga tinggi negara dan kementerian. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/16

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyayangkan pernyataan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan soal politisi berperilaku pegawai negeri sipil (PNS). Zudan mengklarifikasi melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/8).

Pernyataan Zulkifli yang juga Ketua Umum PAN cenderung dinilainya mendiskreditkan PNS. Pernyataan Zulkifli juga dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bila tidak segera dilokalisir bisa menimbulkan kemarahan kolektif di kalangan PNS.
“Tidak tepat membandingkan politisi dengan PNS, keduanya mempunyai peran yang sama-sama penting dalam sistem bernegara dan berpemerintahan. Tidak juga politisi lebih mulia daripada PNS ataupun sebaliknya. Semua sama-sama mulia,” terang Zudan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri itu merujuk pernyataan Zulhas pada Senin (25/7) pekan lalu. Dimana Zulhas menilai profesi politisi tak kalah hebat dengan profesi lain. Dari dokter, dosen hingga PNS dan lainnya.
Terlebih, kerja politisi dalam setiap kebijakannya menghasilkan dampak besar khususnya bagi kemaslahatan dan kesejahteran masyarakat banyak. Oleh karena itu, Zulhas berharap kader parpol yang memilih profesi politisi untuk bekerja dengan baik.
“Jangan melakoni profesi sebagai politisi, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS,” kata Zulkifli.
Menurut Zudan, PNS bekerja berdasarkan tupoksi dengan tolok ukur kinerja sebagaimana PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kehadiran PNS di kantor tidak tergantung pada hadir atau tidak pimpinannya. PNS mempunyai kesadaran untuk selalu hadir karena hal tersebut merupakan bagian untuk berkinerja dan selalu ada punishment atau sanksi disiplin.
Dalam sistem bernegara, politisi dan PNS dalam birokrasi seperti tangan dan kaki dalam tubuh manusia. Tidak bisa dikatakan kaki lebih baik dan lebih penting dari tangan atau tangan lebih baik dan lebih penting dari kaki. Semua diciptakan dengan fungsi dan peran masing-masing untuk mewujudkan tujuan bernegara.
“Saya mohon PNS, anggota Korpri, di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tetap fokus untuk bekerja sekaligus menunjukkan kematangan dan profesionalisme PNS,” kata Zudan.
Ia memahami sepenuhnya kemarahan dan kegeraman rekan-rekan PNS. Namun kemarahan itu tidak harus dibalas dengan tindakan serupa melalui media sosial. Tidak bisa dibayangkan akan menjadi sesuatu yang mengerikan apabila 4,5 juta PNS apabila membalas, mencela, dan membully Zulkifli Hasan di media sosial.
Zudan memberikan contoh proses komunikasi melalui tutur kata yang lembut dalam sebuah riwayat. Dimana Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk tetap berkata lembut agar Firaun menjadi sadar, ingat ataupun menjadi takut akan kebesaran Allah SWT.
“Kepada Firaun raja yang paling kafir dan sangat dzalim saja, Allah masih menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk berkata lembut, agar dia (Firaun) ingat atau menjadi takut,” katanya.
(Soemitro)

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan