Jakarta, Aktual.com-BPJS Ketenagakerjaan yang diamanahkan oleh negara untuk menjadi penjamin pekerja migran Indonesia mengadakan forum diskusi hari ini 27 Desember 2017 di Hotel Bahari Inn Tegal, dengan tema “Mitigasi Risiko Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” dengan nara sumber Bapak Poempida Hidayatulloh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Irma Suryani Anggota DPR RI Komisi IX, Bapak Bambang Susanto Kadisnaker Kab. Tegal, Bapak Kausar Tanjung Sekjen Apjati dan dari Infisa Bapak Jamaluddin beserta dr. Said dari pemerhati kesehatan TKI.
Diskusi ini diadakan untuk memastikan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pengelolaan pekerja migran Indonesia.
Banyak kasus yang terjadi karena tidak ada kejelasan siapa mitra pekerja migran. Apa hanya PJKTI di bawah pengawasan Dirjen Binapenta Kemenaker atau ada lembaga lain yang punya ijin SO (ijin pengiriman) dari Dirjen lain di Kemenaker untuk program pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang atau bahkan ada lembaga lain yg diawasi oleh kementerian lain untuk pengiriman anak buah kapal (ABK).
Banyaknya saluran mitra ini membuat calon atau pekerja migran ini bingung ketika mereka harus mengadukan permasalahannya.
Tidak ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab untuk membantu penyelesaian masalahnya dan tidak saling lempar dan lepas tangan. Seperti kasus yang sudah terjadi dan merugikan ratusan calon TKI yang ikut program pemagangan Jepang.
TKI tersebut hanya bisa sampai mendarat di Jepang untuk dideportasi kembali ke Jakarta walaupun setiap TKI ini sudah menyetorkan dana 85 juta rupiah per TKInya. Mitra pemegang S0 ini sudah mengumpulkan lebih dari 70M dari ratusan calon TKI, sebagai biaya makelar.
Mensikapi permasalahan di atas, Ibu Irma sebagai anggota DPR akan mendorong pemerintah bisa membuat sistem satu pintu tata kelola TKI ini untuk meniadakan penipuan dan berharap dengan cara ini pemerintah tentunya akan memberikan rasa kehadiran Negara pada pekerja migran.
Pemerintah jadinya akan selalu hadir untuk kesejahteraan masyarakat di semua sektor kehidupan bangsa Indonesia.
Pemerintah yang diwakili Kemenaker harus bekerja keras menjawab tantangan ini, jangan sampai pekerja migran berpikir bahwa mereka susah payah bekerja di Luar negeri dan merasa pihak negara luar begitu besar ayoman dan perhatian mereka untuk memastikan negara tadi bisa berkembang ekonominya.
Sementara pihak kita masih sibuk berpikir hanya untuk meeting dan konsinyering untuk buat aturan dan kebijakan.
Sementara hasil dari konsinyering inipun masih belum jelas siapa pengayom TKI ini. Bahkan dalam forum ini pun terlontar pernyataan dari wakil pekerja migran bahwa sudah saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi keberhasilan Menaker yang belum berhasil menangani permasalahan tenaga kerja migran ini. Jika perlu jabatan Menaker itu bukan hak eksklusif satu parpol pendukungnya. Jangan sampai permasalahan TKI yang sudah sering timbul ini menjadi penghambat kesuksesan kabinet kerja Pak Jokowi.
Penulis :
Kuntjoro Pinardi
Ketua Bidang Riset Orkestra
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
