Kupang, Aktual.co — Pemerhati masalah hukum dan politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yusuf Kuahati menilai masalah atau kisruh yang saat ini mendera KPK dan Polri sangat mempermalukan Indonesia sebagai sebuah negara.
“Hanya ada di Indonesia, antara institusi penegakan hukum saling gontok-gontokkan dan mempertontonkan hal yang tidak lumrah. Ini adalah sebuah pelajaran buruk dalam kehidupoan berbangsa dan bernegara,” kata Kuahati yang dihubungi Aktual.co, di Kupang, Sabtu (24/1).
Menurutnya, kisruh antara KPK dan Polri harus diselesaikan dengan baik, lantaran ke depannya akan sangat mengganggu sistem penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.
Dia menuturkan, bila eleman penegakan hukum bekerja tidsk optimal yang dikhawatirkan sistem hukum di Indonesia akan menjadi kacau. Padahal saat ini negara sedang mengedepankan penegakan hukum.
“Kita patut sesalkan persoalan tersebut biasa terjadi karena akan menganggu demokrasi yang sudah berkembang baik di Indonesia. Persoalan hukum seperti ini tidak saja berimbas pada hukum sendiri, tetapi juga berakibat pada soal lain seperti demokrasi, memunculkan keresahan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat yang pada gilirannya menganggu stabilitas nasional,” ujarnya.
Dia meminta, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo terhadap kasus Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan,yang telah nenyeret KPK dan Polri dalam sebuah pusaran masalah.
Presiden Jokowi, kata dia, segera mengambil keputusan. Tidak bisa membiarkan ini. Dalam kondisi seperti ini presiden harus tampil untuk menuntaskan persoalan, bukan berdiri pada area abu-abu.
‘Saya kira presiden tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Presiden Jokowi haris segera bersikap menyelamat KPK dan Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
