Untuk itu, Neta menambahkan, tim Mabes Polri yang sudah mengambilalih kasus ini segera melakukan investigasi tentang apa yg terjadi sesungguhnya. Kemudian mengumumkan secara transparan hasil investigasinya, terutama tentang siapa saja ke 12 putra daerah yang lolos itu, agar diketahui kolerasi yang sesungguhnya.
“Agar tim bisa bekerja maksimal dan tidak diintervensi, Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Jabar. Selama ini sistem penerimaan Akpol sudah ditata Mabes Polri dengan baik. Di berbagai daerah, terutama di Polda Jabar pun tidak pernah ada masalah.”
“Tapi kenapa di era Kapolda Anton Charlian timbul masalah yang sangat memalukan Polri. Kenapa keluar surat keputusan yang memberi prioritas bagi putra daerah. Padahal surat keputusan itu sangat rasialis, intolerasi, diskriminatif, dan anti kebhinekaan.”
Sebab Polri menganut sistem kepolisian NKRI dimana semua suku bisa masuk menjadi anggota Polri asal sesuai dengan tingkat prestasi yang ditentukan. Selain itu semua anggota Polri, terutama lulusan Akpol harus siap ditempatkan dimana saja di wilayah Indonesia.
Lebih lanjut menurut IPW, kasus di Polda Jabar yang sarat nilai nilai rasialis, diskriminasi, intolerasi dan anti kebhinekaan itu tidak boleh terulang di lingkungan Polri. Selain sangat memalukan, kebijakan itu merupakan langkah mundur Polri.
“Sebab itu IPW mendukung penuh langkah Mabes Polri mengambilalih kasus ini. Namun berharap Mabes Polri harus bekerja cepat, copot Kapolda Jabar, umumkan hasil tim investigasi, umumkan hasil seleksi penerimaan Akpol dan tindak semua aparatur Polda Jabar yang menyebabkan kekisruan,” tandasnya.
Laporan: Fadlan Syiam Butho
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
