Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mendukung sikap tegas yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo terkait proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Bahwa, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak karya atau renegosiasi baru bisa dilakukan pada tahun 2019 mendatang.
“Sikap Presiden sudah jelas, tegas, ini yang harus dipegang. Masalah perpanjangan baru bisa dibicarakan pada 2019. Nah, itu nama-nama yang nimbrung, bermain, itu yang ngga jelas,” kata Jajat saat dihubungi, Senin (29/11).
Pernyataan tegas presiden disampaikan ulang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pemerintah sudah satu suara terkait hal ini.
Ia menyinggung bagaimana ‘kisruh’ Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR RI Setya Novanto yang kini tengah berproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kenyataannya, apa yang dilakukan Sudirman Said seperti tidak mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi.
“Saya melihatnya begini, kalau misalnya tindakan Sudirman Said ke MKD dibenarkan, kok pemerintah sepertinya tidak mendukung. Kalau misalnya membenarkan langkah Sudirman saya yakin akan mendukung, ini kan tidak,” jelas Jajat.
“Katanya sebelum ke MKD dia sudah melapor ke presiden dan wakil presiden, nyatanya ngga ada tuh dukungan ke Sudirman. Ini Sudirman Said yang menelan mentah-mentah apa yang didapat, tapi ngga dikaji terlebih dulu,” sambungnya.
Salah satu yang didapatkan Sudirman adalah rekaman pembicaraan yang diduga berisi pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Ketua DPR Setya Novanto. Padahal, penyadapan seperti itu diatur sedemikian rupa melalui Undang-undang.
“Ujung-ujungnya ngga jauh dari ketakutan Sudirman direshuffle,” tutup Jajat.
Artikel ini ditulis oleh:
