Jakarta, Aktual.com — Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan, mengatakan, riuhnya pemberitaan soal tudingan Menteri ESDM Sudirman Said ke Ketua DPR RI Setya Novanto diharapkan tidak melupakan substansi utama dari obyek yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
Sudirman Said diketahui melaporkan Setya Novanto ke MKD DPR RI. Ia menuding Setya telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam proses perpanjangan PT Freeport Indonesia. Yakni dengan meminta saham ke Freeport.
“Kembalikan ke masalah utamanya, apakah kita akan memperpanjang Freeport atau tidak. Kalau diperpanjang, skemanya seperti apa, kalau tidak diperpanjang juga skemanya seperti apa,” tegas Dani saat dihubungi, Jumat (20/11).
Menurutnya, substansi utama soal permohonan perpanjangan kontrak Freeport belakangan justru tidak disampaikan dengan baik oleh pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said.
Padahal publik juga membutuhkan ‘pencerahan’ mengenai kelanjutan ekplorasi tambang emas terbesar di dunia oleh perusahaan Amerika Serikat tersebut.
“Ini jangan dikaburkan. Kalau misalnya kita (pemerintah) bisa kuasai Freeport, saya kira dampaknya secara ekonomi akan sangat signifikan. Bukan hanya finansial, devisa negara, tapi juga pembangunan ekonomi nasional,” jelasnya.
Dani yang juga Ketua Koalisi Anti Utang itu meminta kisruh Sudirman-Novanto tidak menggeser masalah pokok pemerintah terkait keberadaan Freeport. Karena selain tidak mencerahkan juga secara langsung membodohi masyarakat dengan dagelan-dagelan tidak penting di republik ini.
“Jangan menggeser masalah pokok, masalah Freeport ini masalah ketegasan pemerintah,” demikian Dani.
Artikel ini ditulis oleh:
