Jakarta, Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) menghasilkan inovasi berupa alat pengupas kulit ikan agar lebih efisien dan produktif.
“Alat pengupas kulit ikan hasil inovasi (scale-up) BBP3KP memiliki keunggulan dalam meningkatkan kapasitas produksi, mudah dioperasionalkan, aman untuk produk pangan dan hemat energi listrik,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti di Jakarta, Kamis (23/12).
Ia mengemukakan alat pengupas kulit ikan menjadi krusial dalam industri pengolahan ikan guna menghasilkan fillet daging dan kulit yang sama sama berkualitas tinggi.
Selain itu, ujar dia, inovasi kepada barang yang diciptakan akan membuat bisnis semakin kompetitif sehingga secara tidak langsung akan bermanfaat bagi penerapan inovasi tersebut.
Kepala BBP3KP Widya Rusyanto menerangkan inovasi alat pengupas kulit ikan muncul saat booming industri patin di Indonesia, di mana alat pengupas kulit masih impor dari Taiwan atau Jepang.
Apalagi, lanjutnya, sejak tahun 2012, telah membuat inovasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada di alat impor, antara lain penggerak V-Belt diinovasikan menjadi sistem rantai, direct to motor digantikan dengan menggunakan gearbox.
“Harapannya dengan menggunakan gearbox, tenaga lebih besar sehingga saat melepas kulit ikan patin yang besar-besar relatif lebih mudah. Selanjutnya modifikasi pada pisau, telah diubah dari model biasa ke model jepit,” kata Widya Rusyanto.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya inovasi dalam menghadirkan industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Caranya dengan berkolaborasi dalam bidang perikanan tangkap maupun budi daya.
Terkait sektor perikanan berkelanjutan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meluncurkan buku Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi RI atau Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation.
Buku ini disusun bersama Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
“Potensi blue economy diperkirakan mencapai 1,33 miliar dolar AS dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (25/11).
Kerangka pembangunan ekonomi biru merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arie Saputra
