Jakarta, Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mempersiapkan sistem “ocean big data”. Sistem ini bertujuan mendukung visi ekonomi maritim berkelanjutan dengan memetakan aktivitas, kondisi, dan habitat semua makhluk hidup di perairan Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada acara Marine Spatial Planning Service Expo di Jakarta, menyampaikan, “Untuk menjaga dan mengelola laut, kita perlu kebijakan dan pengaturan berbasis data dan informasi terbaru yang detail serta tersedia secara rutin.”
Sistem “ocean big data” akan dirancang dengan teknologi canggih seperti radar, sensor untuk mengukur kualitas air, drone di bawah air, drone udara, dan nano satelit. Data penting akan diperoleh melalui kerjasama dengan starling kelautan, membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data online melalui aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Secara Elektronik (e-PIT).
Sistem ini diharapkan mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya laut dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.
Trenggono menambahkan, KKP juga sedang mengembangkan sistem “neraca laut (ocean big accounting)” yang mencakup data spasial dan non-spasial yang terintegrasi. Sistem ini akan memungkinkan KKP untuk mengukur dampak kegiatan maritim, pencemaran, dan kerusakan laut serta upaya konservasi dan rehabilitasi.
Dengan “neraca laut”, dampak dari pemanfaatan lautan dapat dianalisa secara menyeluruh, baik jangka menengah maupun panjang.
Semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor industri, masyarakat, dan stakeholder lainnya, diharapkan dapat memanfaatkan “ocean big data” dan “neraca laut”. Hal ini akan membantu evaluasi kinerja ekonomi maritim dengan lebih objektif.
“Kualitas pembangunan maritim kita dapat dilihat dari dampaknya pada sumber daya laut. Ini penting untuk memastikan ekonomi biru kita terus memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Trenggono.
Trenggono menekankan perlunya pengembangan sistem pemantauan kelautan mengingat potensi kerusakan laut Indonesia. Indonesia, yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan dikelilingi 6,4 juta km persegi perairan, menampung habitat mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang luas.
Secara administratif, 281 kabupaten kota dan lebih dari 12 ribu desa berada di daerah pesisir dengan masyarakat yang sangat bergantung pada kesejahteraan laut.
“Kita membutuhkan instrumen pengelolaan ruang laut yang efektif dan handal untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan,” pungkas Trenggono.
(Antara)
(Sandi Setyawan)
