Dia menegaskan, kendati PT Garam sempat ada masalah korupsi, namun sesuai aturan satu-satunya yang boleh mengimpor adalah BUMN garam tersebut.
Namun ketika ditanya, kebijakan lain dalam rangka menjaga pasokan garam dari pemerintah selain melakukan impor, pihaknya tak mampu menjawab secara pasti.
“Ya, pokoknya selain impor, produksi (garam) harus berjalan,” katanya tanpa mau merinci rencana kerjanya secara detail.
Enggar juga mengklaim bahwa kebijakan impor itu untuk menutupi kebutuhan konsumsi, bukan ke industri.
“Yang itu (impor) untuk konsumsi. Jadi saya rasa 75 ribu ton itu cukup, karena ditambah dengan produksi domestik. Apalagi sekarang juga mulai panen gitu,” kata dia.
Namun begitu, Enggar sendiri tak bisa memastikan sampai kapan impor itu akan dilaksanakan. Apakah untuk jangka pendek atau jangka. Dia enggan berkomentar terkait pertanyaan tersebut.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
