Jakarta, Aktual.com – Utang Negara akan kembali bertambah bengkak dengan adanya pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB). Utang ini senilai US$ 1,1 miliar yang terbagi dua tahap.
Komitmen utang itu telah disetujui per hari ini. Tujuannya untuk memperkuat dan mendiversifikasi sektor energi Indonesia. Karena sektor ini dipandang penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Yang pertama adalah utang berbasis kebijakan senilai US$500 juta (termasuk $100 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN atau AIF) untuk Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (SIEP), ini Subprogram,” ujar Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (14/9).
Sementara yang kedua adalah pinjaman berbasis hasil senilai US$600 juta terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Peraero), yang dijamin oleh Republik Indonesia. Ini untuk meningkatkan akses ke layanan energi berkelanjutan dan modern di kawasan timur Indonesia.
“Karena meningkatkan akses ke sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan adalah prasyarat agar pemerintah dapat memenuhi aspirasi pertumbuhan ekonominya,” kata dia.
Selain itu, dia menegaskan, pinjaman yang disetujui hari ini masing-masing akan memperbaiki iklim kebijakan yang memungkinkan peningkatan investasi publik dan swasta di sektor energi Indonesia, serta mendukung dan membangun jaringan distribusi listrik di Indonesia kawasan timur.
Menurutnya, sektor energi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan dan berdampak panjang di sepanjang rantai nilainya, mulai dari pasokan energi primer hingga distribusi kelistrikan.
Hal ini menyebabkan sekitar 23 juta penduduk Indonesia kekurangan akses listrik. Subsidi energi selama bertahun-tahun mengakibatkan kurangnya investasi di sektor ini.
“Sehingga Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dalam mengembangkan sumber daya energi terbarukan seperti sinar surya, angin, dan biomassa. Keadaan tersebut menyebabkan industri kelistrikan bergantung pada batu bara, yang mengambil porsi lebih dari 50 persen pembangkitan energi pada 2016,” kata dia.
Melalui dukungan berbasis kebijakan SIEP, pemerintah akan meneruskan berbagai reformasi guna meningkatkan keberlanjutan fiskal, seperti semakin merasionalisasi tarif, memenjalankan kebijakan untuk mendorong investasi listrik dan gas swasta, serta mendukung peningkatan skala energi terbarukan dan langkah-langkah efisiensi energi.
Sementara itu, pinjaman senilai US$600 juta bagi PLN adalah bagian dari serangkaian program investasi untuk meningkatkan akses penduduk Indonesia ke layanan energi berkelanjutan dan modern, dengan fokus pada pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai simpul pertumbuhan yang baru.
“Sebagai bagian dari proyek ini, sistem distribusi kelistrikan akan diperkuat untuk membantu delapan provinsi di Nusa Tenggara dan Sulawesi dalam mendorong kegiatan usaha yang bergantung pada pasokan energi yang stabil, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata,” pungkas dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
