Jakarta, Aktual.com — Komisi VI DPR RI akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, beserta 4 BUMN yaitu PT KAI, PT Waskita, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Hal itu dinyatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, M Hekal, Menanggapi Menteri BUMN Rini Soemarno yang bersikeras menyebutkan tak ada jaminan pemerintah Indonesia kepada China dalam proyek tersebut.
“Ya terus jaminan siapa? Apakah 4 BUMN kita? Dan apa yang dijamin? Kita belum tahu apakah proyek itu feasible. Saya akan usulkan agar komisi VI minta klarifikasi terhadap proyek ini,” ujar Hekal, di Jakarta, Senin (1/2).
Menurutnya, perjanjian kerjasama tanpa jaminan itu perlu dibuktikan dengan meminta klarifikasi dari hasil MoU kereta cepat Indonesia-China. Proyek puluhan tahun ini dinilai aneh jika tanpa jaminan.
“Ya ini hanya bisa dibuktikan dengan baca perjanjian. Soal proyek mercusuar, kita bangga juga punya kereta cepat. Tapi ‘at what cost?'”
“Kalau setau saya utang pasti ada jaminan. Kan ada aset BUMN yang masuk,” ungkap Hekal.
Meskipun sempat dicekal tidak boleh menginjakkan kaki di DPR, Anggota Pansus Pelindo II ini menegaskan Komisi VI tetap akan memanggil Rini Soemarno. Sedangkan, rekomendasi yang mengharuskan Presiden Joko Widodo mencopot menteri BUMN dianggap menjadi hak prerogatif pada reshuffle mendatang.
“Ya menteri tetap hak prerogatif presiden. Kalau kita nggak panggil, lebih kacau lagi,” jelasnya.
Menteri Rini rencananya akan diundang dalam waktu dekat ini.
Artikel ini ditulis oleh:
