Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menyebut Koalisi Merah Putih (KMP) menyandera RAPBN sehingga molor sepekan dari target pengesahan tanggal 22 Oktober lalu. Partai Golkar membantah tudingan yang dilontarkan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate yang menyebut Koalisi Merah Putih (KMP) menyandera RAPBN sehingga molor sepekan dari target pengesahan tanggal 22 Oktober lalu.
“Tidak ada keinginan sedikitpun dari kami Golkar melakukan sandera dan menyandera. Fraksi kami menghargai upaya pemerintah untuk menciptakan ruang fiskal yang lebar, meningkatkan belanja modal BUMN, belanja Infra, dan upaya peningkatan kesejahteraan, melalui Indonesia sehat, pintar dan sejahtera,” kata politisi Golkar M Misbakhun, Jumat (23/10).
Anggota Komisi XI DPR itu menduga Partai Nasdem sengaja melempar isu penyandraan tersebut untuk mengalihkan perhatian publik pada kasus korupsi yang tengah menjerat sejumlah elit partai.
“Mungkin ada peristiwa hukum yang membuat mereka terkejut. Jangan sampai menciptakan situasi. Kita bangun situasi yang kondusif antara Menkeu dan DPR sehingga 30 april disetujui APBN sebagai UU. Kalimat yang seperti itu kurang pantas dan elok,” tandasnya.
Misbakhun menilai peryataan yang dilontarkan oleh Jhonny tendensius.
“Pernyataan tersebut terlalu tendensius dan tidak membangun sebuah upaya politik yang kondusif, bagaimanapun juga DPR semangatnya semangat untuk memahami situasi dan keadaan saat ini. Pemerintah sampaikan kepada DPR dan DPR berusaha untuk memahami keinginan pemerintah itu,” tukasnya.
Pembahasan RAPBN 2016 yang diyakini bakal berjalan panas. Kembali adu kekuatan antara KMP dan KIH di DPR.
Bahkan petinggi Fraksi PDIP di DPR mengakui bahwa surat edaran yang meminta agar seluruh anggota Fraksi PDIP tak keluar Jakarta karena alasan RAPBN tahun 2016 yang belum beres. PDIP khawatir jika RAPBN 2016 harus disahkan dengan mekanisme voting.
Koalisi Merah Putih (KMP) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menggelar rapat untuk membahas hal ini di Hotel Dharmawangsa. Jauh hari saat pemerintah mengajukan RAPBN tahun 2016 pada Agustus lalu, SBY dan Partai Demokrat juga sudah mengkritik alokasi di dalam RAPBN tersebut.
Partai Demokrat menilai target anggaran yang dirancang pemerintah terlalu tinggi di tengah ekonomi yang loyo serta penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Artikel ini ditulis oleh:
