Jakarta, Aktual.co — Koordinator Komunitas Masyarakat Pecinta-Kedamaian Indonesia Hakiki (KMP-KIH) Fadly Zein, berpandangan bahwa kredibilitas KPK jilid III pimpinan Abraham Samad (AS) cs terombang ambing pasca Plt Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, mengungkap fakta ada pertemuan Samad dengan petinggi PDIP untuk ambisi politik Samad menjadi Cawapres Jokowi.
“KPK patut diselamatkan dari orang-orang yang menggunakan lembaga penegak hukum untuk kepengan pribadinya. Samad telah mempertontonkan kebodohannya. Dia telah merusak nama KPK dan sekarang mayoritas masyarakat jadi tahu, KPK tidak dapat dipercaya lagi,” demikian disampaikan Fadly dalam rilis yang diterima Aktual.co, Kamis (12/2) malam.
Menurut Fadly, kredibilitas KPK telah dihancurkan oleh para komisionernya itu sendiri bukan oleh pihak lain apalagi Polri. Tindakan Samad yang bermain politik dengan tameng KPK, kata dia, seolah menyerupai perilaku komisioner KPK lain sehingga meraka (pimpinan KPK_red) melakukan tindakan yang mirip-mirip.
Seperti pernah dicuitkan akun @triomacan sebelum ditangkap, sambung Fadly, berkali-kali dia (triomacan_red) menyatakan komisioner KPK yang ditetapkan tersangka oleh Polri yang tak lain adalah Bambang Widjojanto (BW) merupakan orang titipan Setya Novanto, Ketua DPR sekarang.
Meski belum ada konfirmasi, lanjut Fadly, setidaknya apa yang disampaikan Ruhut Sitompul dalam ILC yang menyatakan Komisioner KPK merupakan produk politik, dengan mekanisme pemilihannya berdasar pertimbangan politik, layak dipercaya.
Lebih jauh Fadly menuturkan, sebelum BW dan AS bermain politik, ada pula mantan komisioner Chandra Hamzah dan Johan Budi selaku Jubir KPK kala itu, terindikasi “bermain-main” dengan Nazarudin, dulu masih bendahara Partai Demokrat.
Ditegaskan Fadly, saat ini, kasus yang menyeret para pimpinan KPK sudah masuk laporan polisi. Menurutnya, tak lama lagi akan terungkap perilaku menyimpang para komisioner KPK.
Dia menambahkan, dalam kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan tersangka oleh KPK atas tudingan gratifikasi dan kepemilikan rekening ‘gendut’, menurutnya kasus yang bermuatan politis. “Kasus BG ini sangat politis. Apa yang disampaikan Hasto Kristianto, Samad melampiaskan dendam pada BG karena gagal jadi cawapres, ada benarnya,” tegasnya.
“Jika bukan alasan politis tentu penetapan tersangka BG tidak dilakukan menjelang fit and proper test di DPR. Itu proses politik, dan Samad melakukan manuver politik dengan kedok penegakkan hukum,” tandasnya.
Dia mengusulkan kepada Presiden agar komisioner yang sekarang dicopot, lalu dipilih orang-orang kredibel yang tidak punya ambisi politik lagi.
“Pilih orang-orang terpilih, jangan hanya muda, apalagi LSM yang berteriak anti korupsi, tetapi ternyata bekerja untuk kepentingan asing. Kalau bisa, pemilihan jangan melalui DPR untuk menghindari pollitisasi,” tuntasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
