Jakarta, Aktual.co —Mangkraknya pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD DKI terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dipertanyakan Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta, Raden Umar.
Kata dia, hal itu justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Sebab seperti memperlihatkan ke masyarakat perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI tak kunjung berakhir. “Hal ini sangat disayangkan, bila dinamika politik yang konstitusional tersebut berhenti di tengah jalan, tanpa penjelasan kepada rakyat semesta Jakarta, ada apa sesungguhnya?” kata Umar, Selasa (12/5).
Padahal, kata Umar, perseteruan itu tak luput dari perhatian warga Jakarta, khususnya di kalangan anak muda. Dimana kedua belah pihak dianggap hanya menghamburkan uang rakyat saja di APBD dengan perseteruan itu.
Lagipula, kata dia, tidak ada manfaat yang bisa dipetik dari konflik tersebut, seperti tumbuhnya persaingan kinerja sehat antara Pemprov DKI dengan DPRD. “Yang ada Pemprov DKI belum memperlihatkan keseriusan dalam tata kelola pembangunan di DKI, seperti banyak asset milik DKI lepas, penanganan banjir belum optimal. Apalagi, mengatasi macet Jakarta menahun,” ujar dia.
Kandidat Ketua KNPI DKI ini pun menyoroti rendahnya produktivitas DPRD DKI dalam menghasilkan Peraturan Daerah yang menciptakan kemakmuran bagi warga Jakarta. “Banyak PR (pekerjaan rumah) DPRD yang terganjal akibat polemiksasi ini, termasuk Raperda Kepemudaan yang dinanti-nanti para pegiat aktivitas organisasi kepemudaan,” imbuh dia.
Oleh karena itu, Umar yang juga tim perumus Raperda Kepemudaan, mendesak DPRD segera menyelesaikan raperda yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), mengingat pentingnya payung hukum pembinaan kepemudaan tersebut. “Sehingga semua instansi DKI tidak ragu memberikan bantuan terhadap kemajuan pemuda. Sebab, hingga ini pembinaan hanya dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
