Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi menolak Reklamasi Teluk Jakarta, di kawasan CFD, Jakarta, Minggu ( 26/3/2017). Dalam aksinya, mereka menolak Reklamasi Teluk Jakarta, karena ini menjadi salah satu bukti negeri ini belum berpihak kepada Rakyatnya. Reklamasi Teluk Jakarta tidak memberi nilai tambah pada Jakarta dan Reklamasi menghilangkan ladang pekerjaan bagi para nelayan. AKTUAL/Munzir
Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi menolak Reklamasi Teluk Jakarta, di kawasan CFD, Jakarta, Minggu ( 26/3/2017). Dalam aksinya, mereka menolak Reklamasi Teluk Jakarta, karena ini menjadi salah satu bukti negeri ini belum berpihak kepada Rakyatnya. Reklamasi Teluk Jakarta tidak memberi nilai tambah pada Jakarta dan Reklamasi menghilangkan ladang pekerjaan bagi para nelayan. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan program pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah pesisir jangan sampai meminggirkan nelayan tradisional tetapi perlu melibatkan peran mereka.

“Poros maritim masih meminggirkan nelayan,” kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata di Jakarta, Kamis (6/4).

Menurut Marthin Hadiwinata, berbagai persoalan nelayan dapat diselesaikan apabila pemerintah bersungguh-sungguh menerapkan kebijakan yang telah ada dengan partisipasi penuh nelayan.

Hal itu, ujar dia, dapat dimulai antara lain dari pengaturan penataan ruang laut yang harus memastikan wilayah zonasi perikanan skala kecil berkelanjutan, serta program peralihan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak boleh menyisihkan satupun nelayan sebagai konsekuensi perlindungan hak asasi nelayan.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS