Surabaya, Aktual.com – Koalisi besar yang diikuti enam parpol sempat memunculkan wacana tidak ikut berpartisipasi atau boikot dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015.

Sekretaris Panitia Deklarasi Koalisi Besar Satuham, di Surabaya, Sabtu (27/6), mengakui jika sempat ada pembahasan mengenai hal itu saat pertemuan enam parpol yakni Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Golkar di hotel Garden Palace beberapa hari lalu.

“Memang itu sempat dibicarakan. Hampir semua partai membahas itu,” katanya.

Menurut dia, pertemuan enam pimpinan parpol itu sebenarnya hanya membahas rencana membentuk koalisi besar yang akan dideklarasikan di hotel Majapahit pada Senin (29/6) mendatang. Namun sebelum pembahasan koalisi besar, sempat ada pembicaraan untuk boikot.

“Kalau tidak memunculkan calon kan berarti kan tidak bisa melaksanakan pilkada. Bahasa lain mengunci. Apalagi sisa tiga partai yang tidak bergabung koalisi (Hanura, Nasdem dan PPP) tidak bisa memunculkan calon sendiri. Jadi kalau tiga partai itu ikut dan tidak, tidak jadi masalah,” ujarnya.

Saat ditanya alasan kenapa harus bentuk koalisi besar, Satuham mengatakan semua partai membaca PDIP dalam setiap menentukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya selalu berdekatan waktunya dengan jadwal pendaftaran di KPU Surabaya.

“Makanya kita berkoalisi. Soal nantinya mencalonkan diri atau tidak itu terserah nanri. Kalau cuma satu calon ya gak bisa jalan,” kata Wakil Ketua DPC PKB Surabaya ini.

Selain itu, lanjut dia, setiap Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana ditanya soal dukung-mendukung selalu bilang, apa kata DPP PDIP di Jakarta.

“Semua partai dibilangin seperti itu sehingga akhirnya menjadi kekuatan. Seharusnya ada pembicaraan konkrit karena ini soal kepentingan partai juga,” katanya.

Ia mengatakan komunikasi parpol parpol dengan PDIP buntuh. “Kalau saya melihat PDIP terkesan membiarkan partai lain,” ujarnya.

Saatnya ditanya bukankah PDIP telah mengajak bertemu parpol-parpol di kediaman Whisnu untuk membahas persoalan Pilkada Surabaya? Satuham mengatakan PDIP hanya mengajak ketemuan makan bersama saja.

“Selain itu ingin menjawab berita di media yang mengatakan bahwa rekomendasi sudah turun. Tapi Whisnu menegaskan bahwa rekomendasi belum ada. Sehingga saat itu muncul wacana pilkada musyawarah mufakat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan pihaknya pada pikiran positif bahwa semua menggunakan cara-cara itu secara efektif untuk keperluan partisipasi politik di pilkada Surabaya.

Saat ditanya soal antisipasi jika aksi boikot terjadi, Adi mengatakan semua kemungkinan politik pasti dihitung.

“Kalau pilkada diisi satu calon, bagaimana harus mencari solusi.

Bisa saja masalah ini tidak hanya terjadi di Surabaya tapi daerah lain, dimana dominasi calon petahana sangat kuat,” katanya.

Secara logika, lanjut dia, bagaimana kalau orang bertarung tidak punya ekspektasi untuk menang yakni dengan cara tidak mendaftar, sehingga tidak terjadi kompetisi.

“Maka bagaimana mencari penyelesaian secara konstitusional.

Sementara UU kita arahnya demokrasi voting,” katanya.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya tetap ingin pilkada sesuai jadwal yakni 9 Desember 2015. “Kalau tidak terjadi maka menjadi pekerjaan kita menyelesaikan secara konstitusional. Tugas KPU mencari solusi, itu bukan tugas parpol,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo sebelumnya menilai sangat memungkinkan jika nantinya mengambil keputusan tak berpartisipasi dalam pilkada.

“Tidak mengambil keputusan untuk ikut Pilkada juga keputusan politik, atau istilahnya sama dengan tidak berpendapat atau diam,” ujarnya.

Keputusan tersebut menjadi alternatif ketiga dari partai berlambang mercy itu jika pada proses penjaringan atau penentuan calon kepala daerah menemui jalan buntu.

“Kalau nantinya tidak ada untuk mengusung calon, kemudian juga menemui kegagalan di koalisi maka bisa saja kami harus memikirkan alternatif lain, yakni tidak mengambil keputusan ikut,” katanya.

()