Jakarta, Aktual.com – Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari berbagai lembaga kajian, mengharapkan adanya aksi nyata dari Presiden Jokowi dalam upaya memperkuat dan “menjaga” lembaga antirasuah dari upaya kriminalisasi.
Hal ini menyusul langkah pelaporan, yang dilakukan pengacara Setya Novanto, terhadap pimpinan KPK, yang dinilai sebagai wujud kriminalisasi lembaga antirasuah.
“Pak Jokowi selalu bilang dan menegaskan agar KPK dikuatkan. Tapi sejak awal 2014, sepertinya hampir tidak pernah berhenti upaya-upaya menurunkan wibawa KPK. Dan sekarang kriminalisasi komisioner KPK di Bareskrim Polri,” kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, di Jakarta, Jumat (10/11).
Ari menekankan pernyataan tegas Jokowi perlu lebih dikuatkan melalui sebuah aksi nyata, bukan hanya sekadar pernyataan.
Menurut dia, upaya kriminalisasi pimpinan KPK selain melemahkan KPK, secara politik juga bisa diarahkan ke Presiden terkait bagaimana sikap dan ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum.
“Sehingga sikap tegas Presiden sangat ditunggu publik,” jelas dia.
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi KPK dari lembaga Kemitraan Untuk Tata Pembaruan Pemerintahan Indonesia, Wahidah Suaib mengatakan suka atau tidak, Presiden memiliki tanggungjawab dalam penguatan KPK.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
