Jakarta, Aktual.com – Dua Bulan Setengah Menuju Pendaftaran Calon Presiden, Koalisi Partai Politik Belum Tentukan Pendamping
Jelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), situasi politik di Indonesia terus menghangat. Hingga saat ini, belum ada satupun koalisi partai politik (parpol) yang mengumumkan siapa figur bakal RI-2.
Saat ini, terdapat tiga koalisi parpol yang aktif melakukan pergerakan dalam rangka menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pertama, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Koalisi ini diyakini akan memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden (bacapres), namun hingga saat ini, mereka belum mendeklarasikan secara resmi.
Kedua, ada kerja sama politik antara PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Hanura yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (bacapres).
Ketiga, terdapat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi ini mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden (RI-1).
Namun, meski telah terbentuk, proses pencarian pendamping untuk para calon presiden nampaknya masih berjalan lambat.
Salah satu contohnya adalah Partai Gerindra yang terus menyampaikan bahwa calon terkuat calon wakil presiden (bacawapres) KKIR adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Namun, PKB juga tengah didekati oleh PDI-P.
Selain itu, Prabowo nampak dekat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa kandidat calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar masih berjumlah lima nama, yaitu Erick, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin, serta Andika Perkasa.
Koalisi Perubahan juga menghadapi tantangan sendiri. Meski AHY sempat dianggap sebagai kandidat terkuat calon wakil presiden (bacawapres) Anies, namun Partai Nasdem masih memunculkan nama baru, seperti putri mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Anies juga bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Di tengah dinamika tersebut, Presiden Joko Widodo dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan negosiasi pencarian calon wakil presiden (bacawapres) menjadi rumit.
Banyak pihak yang mengaku masih melibatkan Jokowi dalam menentukan bakal calon wakil presiden.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa proses pencarian bakal RI-2 untuk Ganjar akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, setelah berkomunikasi dengan para ketua umum parpol pendukung dan juga Jokowi.
Begitu juga dengan Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, yang melaporkan kepada Jokowi tentang hasil Rapimnas VI PPP yang menetapkan Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar.
“Bahwa Presiden tidak mencampuri internal PPP, iya. Tapi, karena Pak Presiden adalah sebagai pimpinan koalisi ya tentu harus kami melaporkan dan menkomunikasikan hal itu,” ucapnya, 17 Juni 2023.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga mengungkapkan bahwa Jokowi pernah bertanya kepadanya tentang siapa calon wakil presiden (bacawapres) Anies. Pertanyaan itu muncul saat keduanya bertemu selama satu jam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Nah, Pak Jokowi juga tanya saya, ’Siapa ini wakil presidennya ini?’ Saya bilang, ’Saya belum mikirin itu, yang saya tahu (urusan) Pak Anies itu,” sebut Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Selasa (18/7/2023).
Pilpres rasa Jokowi
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 begitu kental aroma politiknya dengan Jokowi.
Alasannya, semua elite politik nampak ingin terus membangun komunikasi dan melibatkan Jokowi dalam pengambilan keputusan ke depan.
“Padahal Jokowi bukan ketua umum partai. Ini menegaskan Jokowi sangat power full di mata elite-elite partai,” ucap Adi, Selasa (1/8/2023).
Ia menganggap, Jokowi masih memiliki kekuatan karena jelang berakhir masa jabatannya, masih mendapatkan perhatian dari masyarakat.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2023 merilis survei kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 82 persen. Sementara, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada awal Juli ini merilis kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 90 persen.
Kondisi tersebut, lanjut Adi, tentu membuat Jokowi masih mempunyai pengaruh pada konstituen meskipun tak lagi mengikuti kontestasi.
“Pengaruh Jokowi ke pemilih kuat, karena tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cukup tinggi,” sebut dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
