Jakarta, Aktual.com — Wacana pengocokan ulang pimpinan DPR tidak lagi mempermasalahkan dugaan pelanggaran etik ketua DPR.
Hal ini dikarenakan bahwa memang sebenarnya pimpinan DPR dipilih secara proporsional dari partai pemenang pemilu.
Politisi Hanura Fauzih Amro mengaku fraksinya belum mengambil kesepakatan, meski kocok ulang adalah hal wajar.
“Saya dan teman-teman (Hanura) sedang bicarakan itu. Belum ada kesepakatan internal tapi wacana sah aja. Jabatan kan nggak abadi,” ujar Fauzih di DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Terkait paket pimpinan DPR, menurut Fauzih tidak ada. Secara proporsional memang sesuai urutan pemenangan pemilu.
“Paket nggak ada, itu dibuat sebelum pilpres berdasarkan pendukung mereka, maka dibikin kalau menang paketnya ini. Sebenarnya berdasarkan proporsional aja siapa yang menang (pemilu) ya itu jadi ketua DPR,” tuturnya.
Meski demikian, Fauzih tak mempersoalkan mekanisme pemilihan pimpinan DPR, dan yang terpenting bisa menjaga stabilitas politik dan kerjasama anggota parlemen.
“Plus minus-nya kalau memang stabilitas ini bisa dijaga ya lanjutkan. Kalau nggak ya kita kompromi lagi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
