Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP mengatakan wacana kocok ulang pimpinan DPR membuat sistem kembali proporsional.
Terkait pengocokan ulang yang wacananya akan diambil alih KIH, PPP tak keberatan jika tak mendapat jatah kursi pimpinan.
“Tidak apa-apa. PPP itu cuma ingin kalau dalam konteks DPR, kesepakatan bahwa partai yang mayoritas menang di pemilu, dia yang jadi ketua. Sudah kesepakatan,” ujar politukus PPP Arsul Sani, di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/9).
Namun, kata Arsul, sekarang yang terjadi di DPR adalah paket yang tidak berdasarkan perolehan kursi. Misalnya, (jatah kursi) sama dengan PPP hanya beda satu kursi, dia mendapat kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR.
“Ada partai pemenang pemilu yang tidak dapat pimpinan DPR dan pimpinan komisi. Sistem politiknya apa? kalau dikembangkan ‘the majority grup takes all’. Ya kalau mau seperti itu ngga papa,” tuturnya.
Sementara itu, terkait revisi UU MD3 jika nantinya kocok ulang dilakukan, Arsul mengatakan idealnya lima partai yang menangkan suara pemilu, meskipun akan ada yang tergusur.
“Senang nggak senang, yang menang pemilu PDIP, Golkar wakil sama Gerindra, Demokrat, PAN. That is fine,” cetusnya
Sedangkan, terkait apakah partai yang lain (KIH) mau menerima usulan tersebut atau tidak, dirinya meyakini yang lain akan menghormati aturan yang seharusnya.
“Insyaallah mau, karena tatanan yang sudah baik dirusak. Kalau sekarang ini tatanan jadi rusak,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
