Sejumlah calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5). BPJS meluncurkan program kemudahan bagi masyarakat Calon Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri untuk mendaftar JKN-KIS melalui vasilitas BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 dengan membayar iuran jasa bank dan pendaftaran sistem Dropbox di kantor BPJS, kantor keluruhan, kantor kecamatan, PPOB mitra kerja BPJS kesehatan. Hingga 5 Mei 2017 jumlah peserta JKN-KIS mencapai 176.982.157 jiwa. ANTARA FOTO/Rahmad/aww/17.

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memanggil pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hari ini Jumat, (21/5) untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait kebocoran data pribadi.

Jubir Kemkominfo Dedy Permadi mengatakan hal itu dilakukan lantaran jumlah data pribadi yang bocor berjumlah 100.002 dan diduga berasal dari BPJS Kesehatan.

“Pada hari ini Kementerian Kominfo akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan dugaan kebocoran data ini,” kata Dedy di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat (21/5).

Dedy menyebut ada 4 jenis data yang terkonfirmasi dan menjadi alasan terkait dugaan kebocoran data dari BPJS Kesehatan. Pertama data NoKa atau Nomor Kartu yang itu adalah data identik dengan data nomor kartu peserta BPJS Kesehatan, yang kedua yang teridentifikasi juga adalah Kode Kantor yang diduga adalah kode kantor BPJS Kesehatan, yang ketiga adalah data keluarga dan data tanggungan jaminan kesehatan yang itu juga identik dengan data yang dimiliki peserta BPJS Kesehatan, yang keempat adalah status pembayaran jaminan yang juga identik dengan data BPJS Kesehatan

Sebelumnya, informasi menyoal kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia ditemukan via unggahan tangkapan layar atau screenshot di platform Twitter, menyebut data yang mengalami kebocoran dan telah dijual tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal.

Data penduduk Indonesia yang bocor tersebut meliputi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan data pribadi lainnya, meski data itu disebutkan tidak termasuk password.

Nama BPJS dicetuskan oleh sejumlah pakar dan perusahaan keamanan siber, yang merupakan kesimpulan sementara dari hasil penelusuran yang dilakukannya. Meskipun demikian, pakar keamanan itu menyebut masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikannya.

Data yang diklaim milik 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di sebuah forum online bernama Raid Forums. Ratusan juta data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun “Kotz”.

Salah seorang pengguna Twitter dengan handle @Br_AM coba menghubungi sang penjual dan menanyakan, dari mana data tersebut diperoleh. Dalam tangkapan layar percakapan @Br_AM dan penjual, diklaim bahwa dataset tersebut diambil dari situs bpjs-kesehatan.go.id.(RRI)

(Warto'i)