Apalagi memang, kata dia, pejabat negara yang mempunyai double job itu, tujuannya bukan untuk mengontrol lembaga negara.
“Tapi mereka itu biasanya untuk menguras kekayaaan BUMN tersebut. Atau bahkan mau menjual kekayaan perusahaan pelat merah itu untuk modal politik kelompoknya. Ini sangat disayangkan,” ungkap dia.
Jika diteliti, banyak komisaris BUMN yang ternyata masih aktif sebagai pejabat negara lain. Seperti Boediarso Teguh Widodo yang menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan menjadi Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sedang Komisaris Utama JSMR, dijabat Refly Harun yang saat ini menjabat staf khusus bidang hukum Menteri Sekretaris Negara.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden, Dewi Fortuna Anwar sebagai komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Semua deputi di Kementerian BUMN dan semua dirjen di Kemenkeu juga ramai-ramai dapat jabatan komisaris BUMN. Bahkan BUMN yang sangat strategis.
Seperti Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha KemenBUMN, Aloysius Kiik Ro jadi komisaris independen PT PLN (Persero). Sedang Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani jadi komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara jadi Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Deputi Bidang Restrukturisasi Perencanaan Stratgeis KemenBUMN, Wahyu Hidayat yang jadi Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
