Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mempertanyakan kerjasama antara China International Fund (CIF) dengan Indonesia yang dilakukan secara diam-diam pada tanggal 3 November lalu.
Dimana dalam pertemuan itu Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menko Sofyan Jalil dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan hadir.
“Kita tidak tahu, kerjasama seperti apa yang mereka lalukan. Padahal kalau bikin MoU (kesepakatan) harus transparan jangan diam-diam,” kata dia kepada wartawan, di gedung DPR, Rabu (5/11).
Dirinya mengatakan, komisi I DPR masih menunggu informasi soal kerjasama tersebut, apakah sudah resmi atau belum. Menurutnya, kerjasama dengan siapa dan pihak manapun tidak masalah, tetapi yang harus diingat jangan buru-buru dan lebih cermat.
“Saya lihat ini sebuah grand design antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah China untuk memperketat di bidang ekonomi, tapi implikasinya juga mempengaruhi pekerjaan di bidang politik,” kata dia.
Hanafi mengatakan, sepengetahuannya CIF perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dunia, termasuk sindikasi yang tidak transparan dan tidak sepenuhnya profesional.
“Tapi saya tidak katakan ini mafia. Karena istilah ini sindikasi. Dimana minyak yang dijual ke China dari negara Afrika yang bekas komunis, salah satunya Angola,” kata dia.
Hanafi melihat kedatangan CIF ke Indonesia tidak profesional dengan membuat MoU bersama BUMN dan pemerintah Jokowi. Langkah ini dalam kacamata politik sangat dikhawatirkan, kata Hanafi, jika masih seperti ini maka pemerintah Jokowi bias politik.
“Saya minta pemerintah Jokowi tetap menjalankan politik bebas aktif. Kalau ada indikasi dengan CIF kemudian menteri keuangan bergabung dengan China, itu artinya tidak ada kejelasan. Apakah ini bagian dari politik luar ngeri, atau sekenanya,” kata dia.

()