Jakarta, Aktual.com – Fraksi Partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah untuk menertibkan lalu lintas informasi via media sosial (medsos), karena informasi di medsos sudah berpotensi menimbulkan konflik dan gejala sosial di masyarakat.
“Saya mendukung kebijakan pemerintah untuk menertibkan lalu lintas informasi via medsos. Media siar biasa sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia sehingga antara lembaga siar dan masyarakat penerima informasi siar bisa saling bertanggung jawab,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi, di Jakarta, Selasa (3/1).
Dia menilai informasi yang viral di medsos sudah berpotensi menimbulkan konflik dan gejolak sosial menjurus ke mobilisasi opini negatif.
Bobby mengatakan, pemerintah tetap harus menjaga kebebasan berekspresi dengan menggunakan infrastruktur medsos namun kalau informasi yang disiarkan, dapat dibuktikan sebagai fitnah, penggalangan opini yang berpotensi memecah NKRI, harus segera ditertibkan.
“Komisi I DPR tidak ingin cara-cara konflik ala Arab Spring via Facebook dan Twitter menyulut perang saudara, karena kasihan masyarakat,” ujarnya.
Bobby menilai kebijakan pemerintah itu membuat masyarakat pengguna medsos menjadi lebih bertanggung jawab, dan pengawasan pemerintah juga terjaga akuntabilitasnya.
Menurut dia, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru disahkan menegaskan bahwa masyarakat tetap bisa kemukakan pendapat via medsos, dan pemerintah tidak bisa serta merta memberangus kebebasan tanpa proses hukum yang jelas.
“Pasal yang diubah di UU ITE sudah menciptakan koridor yang jelas agar masyarakat pengguna medsos menjadi lebih bertanggung jawab, dan pengawasan pemerintah juga terjaga akuntabilitasnya. Serta memastikan informasi yang beredar, apakah fitnah atau bukan,” katanya.
Bobby mengatakan seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan pemerintah itu apabila niatnya menyebarluaskan informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
