“Saya mendukung apabila publik/privat bisa mengecek si Fulan dengan KTP ini bener terekam di data base dukcapil sehingga transaksi atau apapun perjanjian yang berkekuatan hukum dapat valid setelah verifikasi data penduduknya,” ujarnya.
Politisi PKS itu mendukung layanan Dirjen Dukcapil kepada publik/privat ini hanya sebatas validitas data konsumen atau para pihak yang melakukan pengikat berkekuatan hukum, tidak untuk akses penuh.
Mardani mencontohkan apabila kerjasama itu bisa dilakukan dengan baik, dampaknya perbankan tidak perlu lagi membuat fotocopy KTP calon nasabah namun cukup mengakses satu “gateway” atau terbatas untuk validasi dan tidak bisa mengunduh agar mengetahui itu KTP asli atau tidak.
“Bayangkan, akan semakin banyak membantu banyak pihak verifikasi data secara mudah,” katanya.
Dia juga mencontohkan kasus lain seperti di Kemenerian Agraria dan Tata Ruang yang sudah terlebih dahulu memiliki aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk mengetahui berbagai hal tentang pertanahan termasuk dalam waktu dekat mengakses keaslian sertifikat tanah.
Artikel ini ditulis oleh:
