Jakarta, Aktual.com – Komisi III DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Wamenkumham, Wakil Jaksa Agung, dan Wakapolri membahas program kerja dan anggaran tahun 2021 – 2022. Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta diadakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), seperti halnya di KPK.
Politisi dari Fraksi Demokrat ini menyebut TWK diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan pelayanan hukum di Kepolisian, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Untuk itu, perlu untuk menambahkan anggaran khusus TWK untuk ketiga instansi penegak hukum tersebut.
“Saya mengusulkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Kumham, saya sangat senang ada TWK, Tes Wawasan Kebangsaan di KPK, kalau boleh di Kejaksaan, Kepolisian, dan Kumham juga dilakukan hal yang sama, dan juga harus ada anggarannya di sini, tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan dengan yang tidak suka dengan kita, tapi dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional,” ungkap Benny K Harman di Ruang Sidang Komisi III, Senin (7/6).
Menanggapi hal ini, Wakil Jaksa Agung, Setia Untung menerima masukan untuk diadakan Tes Wawasan Kebangsaan di Kejaksaan Agung, namun pelatihan revolusi mental di Kejaksaan Agung telah dilakukan.
“Sampai dengan hari ini belum ada TWK, namun sebelum jadi Wakil Jaksa Agung, di Diklat ada pelatihan revolusi mental, dan sampai sekarang, masukan kami terima,” kata Setia Untung.
Wakapolri, Komjen Gatot Eddy mengungkapkan sudah ada tes mental dan ideologi di Kepolisian sejak tes masuk anggota Polri, yang menurutnya berisi poin kebangsaan.
“Bagaimana Tes Wawancara Kebangsaan, sebenernya tes anggota Polri sudah ada tes semua, tes masuk sekolah pengembangan ada tes PMK, mental ideologi kita di sana, kita tidak membuat TWK secara khusus,” paparnya.
Komisi III menilai positif Tes Wawasan Kebangsaan untuk menyaring penegak hukum lebih profesional, untuk itu perlu dicontoh oleh instansi penegak hukum lainnya. (RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
