Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru ditetapkan Presiden Jokowi untuk bekerja cepat mereduksi dan meminimalisir ancaman siber.
Sebab, sudah menjadi kewajiban negara melindungi masyarakat yang saat ini sangat mengandalkan jaringan internet dalam menjalankan ragam aktifitasnya.
“Pelantikan Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN pada 3 Januari 2018 lalu menyegarkan ingatan akan ancaman siber. Negara dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan akan serangan oleh hackers yang bisa terjadi setiap saat,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (8/1).
Ia mengatakan bahwa ancaman siber saat jni sangat begitu nyata, mau tidak mau BSSN harus bekerja cepat. Sebab, BSSN otomatis telah menyandang status sebagai panglima untuk menangkal serangan siber.
“Karena itu, BSSN perlu berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga negara (K/L). Seperti diketahui, hampir semua K/L telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan membangun prasarana keamanan siber. Jangan juga lupa bahwa pemerintah mulai menerapkan e-government, serta dimulainya program GNT (Gerakan Non-Tunai),” ucap Bamsoet sapaan akrabnya.
“Perubahan-perubahan seperti itu sudah barang tentu mengharuskan dilakukannya penguatan pengamanan siber pada semua infrastruktur pendukung,” papar dia.
Lebih lanjut, politikus Golkar itu menyarankan agar mendapat gambaran yang lebih komperhensif tentang ancaman siber hari ini maupun tahun mendatang, BSSN patut menjaring pendapat dan pandangan umum, terutama dari kalangan swasta dibidang teknologi informasi.
“Melalui koordinasi dan dengar pendapat itu, BSSN bisa mengidentifikasi ancaman era terkini plus analisis risiko. Tidak hanya itu, BSSN pun akan sangat terbantuk ketika melakukan identifikasi terhadap infrastruktur teknologi informasi apa saja yang dinilai strategis untuk mendapatkan prioritas pengamanan,” pungkasnya.
(Reporter: Novrizal)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
