Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang, meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, untuk masuk terlibat dalam pemeriksaan kesehatan urine terhadap calon kepala daerah (cakada) yang maju di Pilkada 2018.
“Kami berharap Pilkada 2018 dipastikan bersih dari narkoba,” kata Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan BNN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4).
Dia mengatakan Pilkada 2018 pada bulan Juni akan ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada yang dilaksanakan serentak.
Junimart menjelaskan mungkin publik tidak akan pernah lupa ada seorang politisi di daerah Sumatera Selatan ditangkap BNN karena terbukti positif gunakan narkoba jenis sabu, yaitu mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi.
“Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang,” ujarnya.
Junimart yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mempertanyakan bagaimana peran BNN dalam ajang Pilkada, karena itu harus bisa berperan serta melakukan sok terapi atau tes langsung para calon kepala daerah.
Menurut dia masyarakat sudah melihat fakta ada seorang calon kepala daerah yang ketergantungan obat terlarang, sehingga jangan sampai hal itu terjadi.
“Kita tidak mau hal ini terulang, kita tidak mau rakyat memilih yang betul-betul sudah pecandu narkoba,” ujarnya.
Karena itu dia menyarankan agar BNN membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU agar dilibatkan bukan hanya saat Pilkada, tapi ketika akan dilaksanakannya Pilkada.
Junimart meminta kepada BNN untuk masuk dalam Pilkada di 171 daerah dengan mengawasi agar “cakada” yang ikut kontestasi, bersih dari narkoba.
“Ini gebrakan pertama Pak Heru sebagai Kepala BNN, kalau berkenan dan mau dicintai masyarakat. Pak Heru sudah berhasil di KPK, tentu harus berhasil di BNN, saya yakin BNN sudah punya data,” tuturnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengaku setuju BNN harus terlibat berperan serta dalam memeriksa kesehatan urine terhadap cakada maupun pejabat negara.
Dia menduga banyak kepala daerah yang menggunakan narkoba dan BNN tidak berani memeriksanya sehingga harus tegas.
“Kalau memang terbukti, ya harus berani periksa yang bersangkutan, itu top BNN,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan BNN diharapkan bisa bekerja sama dengan cakada, apakah ada program pemberantasan narkoba yang akan dijalankan ketika nanti menjadi kepala daerah.
Menurut dia, masyarakat juga harus peka terhadap cakada yang maju, artinya jangan memiliki cakada yang tidak memiliki program terhadap pemberantasan narkoba.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
