Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap desak agar KPK mengungkap secara detail apa yang disampaikan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja soal pembiayaan penggusuran Kalijodo sebagai kontibusi tambahan dengan pemberian izin reklamasi.
Terlebih, permintaan itu atas inisiatif Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar APL mengeluarkan dana Rp6 miliar untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan menggusur wilayah prostitusi Kalijodo itu. Yang nantinya, Podomoro yang juga pengembang reklamasi diberikan perpanjangan izin pelaksaan reklamasi.
“Saya kira kalau itu benar ya diungkap,” kata Mulfachri saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (13/5).
Mulfachri menegaskan bahwa tidak boleh seorang gubernur dalam membuat kebijakannya semata-mata untuk kepentintingan segelintir pihak, bukan atas kepentingan masyarakat umum.
“Kalau jadi sesuatu yang nyata, maka KPK harus seterang-terangnya mengungkap dugaan yang disebutkan tadi. Karena tidak boleh gubernur membuat sebuah kebijakan yang semata untuk kepentingan tertentu, harus kebijakan itu untuk masyarakat,” tandas ketua fraksi PAN itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
