Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam mendorong peningkatan anggaran untuk lembaga pendidikan dan kelautan di berbagai daerah di Tanah Air guna mengoptimalkan potensi Indonesia yang bertujuan menjadi Poros Maritim Dunia.

“Komisi IV DPR RI juga berupaya untuk mendorong naiknya anggaran untuk mendukung perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan politeknik kelautan dan perikanan,” kata Ibnu Multazam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyampaikan hal tersebut dalam kunjungannya ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, sebagai bagian dari kunjungan kerja yang telah dilakukan di beberapa provinsi yaitu Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Timur.

Ibnu Multazam juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai macam keunggulan yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang terus melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penanaman bakau di wilayah setempat.

Upaya penanaman bakau itu juga dilakukan untuk menjadi sebagai salah satu sarana alami bagi sejumlah jenis ikan dalam berkembang biak.

Dia juga mengutarakan harapannya agar lulusan lembaga pendidikan kelautan dan perikanan dapat terus memacu kapabilitas dan kapasitas guna menjadi pembudidaya yang unggul dan handal.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan 60 persen anggaran sektor kelautan dan perikanan benar-benar untuk pemangku kepentingan sektor tersebut dan bukan untuk sekadar membangun infrastruktur. “Tahun depan saya ingin 60 persen anggaran jatuh ke stakeholder yaitu nelayan dan pembudi daya,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (22/6).

Menteri Susi mencontohkan, seharusnya seluruh anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pemberian atau perbaikan alat tangkap para nelayan.

Namun saat ini, ujar dia, alokasi untuk alat tangkap masih 18 persen sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih besar yaitu mencapai 41 persen. “Ke depan saya tidak mau lagi anggaran KKP untuk pembangunan pelabuhan dan jalan karena itu bukan pekerjaan kami,” katanya.

Menurut dia, tugas untuk membangun infrastruktur seharusnya diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ia juga menyatakan, pada tahun 2016 ingin membuat program kapal tangkap yang terbuat dari fiber dan alumunium, bukan lagi kapal kayu. Hal itu, lanjutnya, karena kapal kayu pada saat ini dinilai tidak terlalu “bankable” oleh pihak perbankan.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS