Jakarta, Aktual.com – Banjir yang pernah terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPR, Danie Johan. Menurut Daniel, kondisi ini diperparah oleh dua program pemerintah yakni food estate di Kalimantan Tengah dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Berdasarkan rangkuman redaksi Aktual.com, sepanjang tahun 2021, seluruh provinsi di Kalimantan itu mengalami banjir. Misalnya Kalimantan Selatan pada Januari, kemudian pada Mei terjadi di Kalimantan Utara dan juga Timur. Lalu Kalimantan Tengah pada September dan terakhir Kalimantan Barat pada November.
“Belum ada food estate dan ibu kota baru saja, Kalimantan, karena enggak hanya Kalimantan Barat, hampir semua Kalimantan itu dilanda banjir Pak,” kata Daniel dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (22/11) kemarin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun meminta agar KLHK melakukan kajian lebih mendalam lagi terkait kedua program program pemerintah tersebut.
Selain itu, Daniel juga khawatir jika alokasi anggaran yang begitu besar untuk kedua program ini menjadi sia-sia karena wilayahnya kerap dilanda banjir.
“Jangan sampai triliunan rupiah sudah kita bangun akhirnya ludes oleh bencana. Jangan sampai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan akhirnya bukan kemajuan yang kita dapat, tapi menambah bencana,” pinta dia.
Selain meminta perhatian untuk kajian mendalam food estate atau penyediaan cadangan pangan dan pemindahan IKN, Daniel mendesak KLHK juga mengecek Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi.
Pasalnya, kata dia, kedua DAS tersebut kondisinya sudah sangat kritis sejak lama. Sehingga, potensi terjadinya banjir selalu akan terjadi.
Ia pun mendorong adanya pemulihan pada kedua DAS tersebut melalui kajian lebih mendalam yang dilakukan KLHK secepatnya.
“Perlu dilakukan pemulihan yang ada, tindakan afirmatif dari pemulihan DAS Kapuas dan Melawi,” tutur Daniel.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) turut mengkritik program food estate dan pemindahan IKN. Menurut Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan, pembangunan dengan konsep food estate bahkan memicu konflik di masyarakat.
“Karena menyebabkan terjadinya penggundulan hutan dan seterusnya,” kata Yuyun ketika ditanya pendapat soal pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkait pembangunan dan deforestasi, Kamis (4/11) lalu.
Sementara itu, informasi terkini mengenai pembiayaan pembangunan IKN disebut hingga mencapai 35 miliar Dolar AS atau setara Rp 504,4 triliun (kurs 1 dollar AS= Rp 14.412).
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) saat menghadiri Indonesia-UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis lalu.
Bahkan dari Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yakoob ingin ikut terlibat dalam proyek pembangunan IKN.
“Saya memohon kepada bapak presiden, business atau ahli perdagangan boleh terlibat dalam pembangunan di Kalimantan,” kata Yakoob pada Rabu (10/11).
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
