Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyarankan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sebaiknya diambilalih dan dikelola oleh negara. Dengan begitu, nilai manfaatnya jauh lebih tinggi jika dipegang negara dibandingkan dengan nilai komersilnya.
Bukan seperti sekarang, dipegang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan nilai komersil propertinya lebih menonjol dibandingkan kemanfaatan bagi warga Jakarta secara keseluruhan.
“Laut ini kan common property. Seharusnya milik bersama. Milik negara. Normanya, reklamasi dengan skala luasan tertentu seperti sekarang ini harus dikelola negara,” kata Herman usai meninjau lokasi reklamasi yakni Pulau C, D dan G di Teluk Jakarta, Jumat (24/3).
Menurutnya, reklamasi Teluk Jakarta lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Ia mencontohkan bagaimana pelaksanaan reklamasi Pulau G yang pada akhirnya bisa menutup akses nelayan dalam mencari ikan.
“Seperti pulau G. Pulau G ini juga akan menutup akses nelayan. Kalau seluruhnya mangrovenya ditutup reklamasi tidak ada lagi sumber daya ikan memijah dan membesarkan ikan,” jelasnya.
Selain itu, aksesibilitas penjualan ikan di Muara Baru, Muara Karang, dan lainnya akan menjadi sulit.
“Keluar masuk nelayan susah jual hasil ikan. Ya semakin susah lagi mendapatkan value dari keberadaan sumber daya perikanan kita. Ini yang harus dipertimbangkan negara agar masyarakat mendapat nilai manfaatnya,” pungkas Herman
(Nailin Insa)
Artikel ini ditulis oleh:
